Daftar Sitaan KPK di Kasus Korupsi Kuota Haji, Uang Tunai Rp 26 Miliar hingga Tanah

Selain Khalid, sorotan utama tertuju pada Firman Muhammad Nur, yang diperiksa dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama PT Kafilah Maghfirah Wisata dan Ketua Umum Amphuri.

Pemanggilan ini sejalan dengan dugaan KPK bahwa sejumlah asosiasi travel haji turut andil dalam melakukan pembagian jatah atau plotting kuota haji khusus.

"Nah yang melakukan plotting ini adalah diantaranya dilakukan oleh asosiasi. Sehingga dalam proses pemeriksaannya pihak-pihak dari asosiasi ini juga dipanggil dan dimintai keterangan oleh penyidik untuk menjelaskan hal itu," ungkap Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya, Kamis (28/8/2025).

Sejumlah pimpinan dan staf biro perjalanan haji lainnya juga turut diperiksa hari ini.

Diantaranya Kushardono dari PT Tisaga Multazam Utama dan Agus Andriyanto, Kepala Cabang Nur Ramadhan Wisata Surabaya.

Tidak hanya pihak asosiasi dan biro perjalanan umrah dan haji, penyidik KPK turut pula memanggil pimpinan lembaga pengelola dana haji, yakni Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah dan Deputi Keuangan BPKH Irwanto.

Penyidikan ini berpusat pada penyelewengan alokasi 20.000 kuota haji tambahan dari pemerintah Arab Saudi. 

Kuota yang seharusnya dibagi 92 persen untuk haji reguler dan 8 persen untuk haji khusus sesuai amanat undang-undang, pada praktiknya justru dibagi rata 50:50.

Kebijakan di era mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas ini diduga merampas hak sekitar 8.400 jemaah haji reguler dan berpotensi merugikan negara hingga Rp1 triliun. 

KPK mendalami dugaan adanya aliran dana dari para pengelola biro perjalanan haji kepada pihak-pihak di Kementerian Agama sebagai imbalan atas pembagian kuota tersebut.

Dalam upaya mengembalikan kerugian negara, penyidik telah menyita aset bernilai fantastis, termasuk uang tunai 1,6 juta dolar AS (sekitar Rp26,29 miliar), 4 unit mobil, serta 5 bidang tanah dan bangunan.

Hingga saat ini, KPK telah mencegah mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas, mantan staf khususnya Ishfah Abidal Aziz, dan bos Maktour Group Fuad Hasan Masyhur untuk bepergian ke luar negeri. 

Meskipun demikian, KPK belum secara resmi mengumumkan siapa pun sebagai tersangka dalam kasus ini.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com