Presiden Prabowo Subianto Bicara Tujuan Gedung DPRD Makassar dan Sulsel Dibakar: Niatnya Bikin Rusuh

TRIBUN-TIMUR.COM - Dua hari setelah kejadian, Presiden RI Prabowo Subianto menanggapi pembakaran Gedung DPRD Kota Makassar dan DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel) di Makassar.

Ketua Umum Partai Gerindra itu menilai, pembakaran gedung DPRD di Makassar, Jumat (29/8/2025) malam hingga Sabtu (30/8/2025) dini hari, sengaja dilakukan untuk menciptakan kerusuhan.

Para pelaku datang di kantor Dewan bukan untuk menyampaikan pendapat.

"Kita lihat di banyak tempat, gedung DPRD, ini adalah instansi negara yang menjalankan kedaulatan negara, alat demokrasi, dibakar. Jadi niatnya bukan menyampaikan pendapat, niatnya adalah bikin rusuh, niatnya adalah mengganggu kehidupan rakyat," kata Prabowo, Senin (1/9/2025).

Selain 2 gedung DPRD di Makassar; Gedung DPRD Kabupaten Cirebon, Gedung DPRD Solo, Gedung DPRD Kabupaten Kediri, dan Gedung DPRD Nusa Tenggara Barat juga turut dibakar.

Namun, pembakaran gedung DPRD di Makassar terparah.

Ada 3 orang tewas dan 1 orang kritis.

Mereka terjebak dan luka saat berusaha menyelamatkan diri di Gedung DPRD Makassar, Jl Andi Pangerang Petta Rani.

Ketiga orang tewas, yakni fotografer pada Humas Setwan DPRD Makassar, Muhammad Akbar Basri alias Abay; staf Anggota DPRD Makassar Andi Tenri Uji, Sarina Wati; dan Plt Kasi Kesra Kecamatan Ujung Tanah, Syaiful Akbar.

Sementara, 1 orang kritis, yakni Anggota Satpol PP Makassar, Budi Haryadi.

Baca juga: Reaksi Kapolda Sulsel Pertama Kali Lihat Kondisi DPRD Makassar, Polisi Akhirnya Turun ke TKP

Budi saat ini masih dirawat di rumah sakit.

"Dan ingat, di Sulawesi Selatan ada 4 ASN, orang tidak bersalah, orang tidak berpolitik (menjadi) korban, gedung DPRD dibakar, ini tindakan-tindakan makar ini, ini bukan penyampaian aspirasi," kata Prabowo di Rumah Sakit Polri, Jakarta.

Prabowo datang ke RS Polri untuk menjenguk masyarakat dan polisi yang jadi korban unjuk rasa anarkis.

Ada 31 polisi sedang dirawat di RS Polri.

Prabowo belum membesuk korban kerusuhan di Makassar, namun dia mengutus Menteri Agama, Nasaruddin Umar.

Ahad atau Minggu (31/8/2025) kemarin, Nasaruddin datang melayat di rumah duka Abay di Jalan Balang Baru II, Kelurahan Balang Baru, Kecamatan Tamalate, Makassar.

“Saya secara pribadi dan juga sekaligus oleh Presiden Prabowo menyampaikan rasa bersungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga almarhum. Presiden menitipkan salam duka dan doa agar keluarga tabah menghadapi musibah ini,” ujar menteri kelahiran Bone, 23 Juni 1959 atau 66 tahun lalu itu.

Baca juga: Pelukan Terakhir Abay untuk Ibunya Sebelum Tragedi DPRD Makassar, Ternyata Itu yang Terakhir

Di Kabinet Merah Putih, ada 9 menteri dan wakil menteri berdarah Sulsel, namun Nasaruddin diutus Prabowo.

Menteri lainnya berdarah Sulsel, yakni Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, dan  Menteri Perlindungan Pekerja Migran Abdul Kadir Karding.

Sementara di jajaran wakil menteri yakni Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Dzulfikar Ahmad Tawalla, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan, dan Wakil Menteri Luar Negeri Anis Matta.

Sepuluh bulan menjabat Presiden RI, Prabowo belum pernah sama sekali berkunjung di Sulsel dalam kapasitas "RI 1".

Di Makassar, ibu kota Sulawesi Selatan, sering ada unjuk rasa memprotes/menentang kebijakan di era kepemimpinan Prabowo.

Prabowo menegaskan bahwa pemerintah akan melindungi setiap aksi unjuk rasa sebagai bentuk penjaminan hak untuk menyampaikan pendapat selama unjuk rasa digelar secara damai dan sesuai aturan.

Namun, mantan Pangkostrad itu mengaku mendapatkan laporan bahwa terdapat kelompok-kelompok yang berniat berbuat rusuh dengan membawa petasan.

"Di banyak tempat saya dapat laporan, datang truk-truk, di situ ada petasan-petasan yang berat dan besar, dan ini anggota (polisi) banyak kena petasan," kata Prabowo.

"Ini sudah menurut saya memang-memang sudah perusuh, niatnya membakar, ditemukan truk isinya alat-alat untuk membakar," imbuh mantan Menteri Pertahanan RI itu.

Di Sulsel, guna mencegah kerusuhan meluas, prajurit TNI kini disiagakan di kantor-kantor pemerintah dan objek vital lainnya.

Bahkan, Markas Polrestabes Makassar, kantor polisi, juga dijaga tentara.

TNI dari 3 matra (darat, laut, udara) dikerahkan, termasuk dari Divisi Infanteri 3/Darpa Cakti Yudha atau Divif 3/Kostrad.

Divisi Infanteri 3 bermarkas Bontomarannu, Kabupaten Gowa, berjarak sekitar 26 Km dari titik nol Kota Makassar.

Pasukan Divisi Infanteri 3 lah yang berhasil mengusir sejumlah penjarah saat Gedung DPRD Sulsel dibakar.

Prabowo menegaskan bahwa pemerintah bakal menyelidiki insiden-insiden tersebut dan bakal menindak pihak-pihak yang bertanggung jawab.

"Kita sudah ada indikasi-indikasi dan kita akan tidak ragu-ragu, saya tidak ragu-ragu membela rakyat, saya akan hadapi mafia-mafia yang sekuat apapun, saya hadapi atas nama rakyat," kata Prabowo.

Buru Donatur Demo

Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan, polisi sedang memburu aktor intelektual dan pihak yang diduga membiayai aksi demo yang rusuh di sejumlah daerah. 

"Ya tentunya Polri akan bergerak sesuai dengan bukti-bukti di lapangan. Kita akan menarik dari fakta yang kita dapat, akan terus kita cari baik pelaku di lapangan, aktornya, siapa yang membiayai semua akan kita cari," kata Listyo saat mendampingi Prabowo di RS Polri.

Sebagai langkah awal, polisi telah menangkap sejumlah pendemo.

Baca juga: Polda Sulsel Segera Tetapkan Tersangka Pembakar Kantor DPRD Makassar, Siapa Pelakunya?

Namun, jumlahnya belum dirinci.

Sebelumnya, Polri mencatat 3.195 orang ditangkap terkait unjuk rasa yang berlangsung 25–31 Agustus 2025 di 15 polda.

Dari jumlah tersebut, 387 orang dipulangkan, 2.753 masih diperiksa, dan 55 telah ditetapkan sebagai tersangka.

Prabowo telah memerintahkan jajaran keamanan dan pemerintahan untuk meningkatkan kewaspadaan pasca-rangkaian aksi demonstrasi 25, 28-30 Agustus 2025.

Dia bahkan memerintahkan TNI dan Polri untuk mengambil tindakan tegas.

"Kepada pihak Kepolisian dan TNI, saya perintahkan untuk ambil tindakan yang setegas-tegasnya, terhadap perusakan fasilitas umum, penjarahan rumah individu, dan sentra-sentra ekonomi, sesuai hukum yang berlaku," ujar Prabowo dalam konferensi pers di Istana, Ahad atau Minggu kemarin.

Prabowo menegaskan, tindakan penjarahan dan perusakan fasilitas umum adalah pelanggaran umum.

Penyampaian pendapat seharusnya dilakukan dengan damai.

Dia pun memastikan negara akan hadir dan melindungi hak-hak rakyat.

Instruksi tersebut sudah disampaikan kepada Kapolri, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Herindra, dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.(*)