Darurat Guru di Maros, 475 Formasi Kosong, Honorer Tak Bisa Direkrut

Meski demikian, kondisi kekurangan guru di Maros mulai terbantu dengan kehadiran tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Selain itu, sejumlah guru honorer lama juga masih tetap mengabdi di sekolah meski belum diangkat menjadi PPPK.

Sementara itu, Anggota DPRD Maros, Muhammad Yusuf Sarro, mendesak pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi kekurangan guru tersebut.

Menurutnya, persoalan kekurangan guru tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena berdampak langsung terhadap kualitas pendidikan.

“Ini harus jadi perhatian serius. Kekurangan guru ini bisa mempengaruhi kualitas pembelajaran di sekolah, apalagi kalau terjadi di daerah terpencil,” tegasnya.

Ia juga mendorong pemerintah daerah agar memperjuangkan penambahan formasi guru melalui jalur CPNS.

“Pemda harus maksimal mengusulkan formasi guru sesuai kebutuhan riil di lapangan. Jangan sampai kekurangan ini terus terjadi setiap tahun,” ujarnya.

Selain penambahan formasi, ia meminta distribusi guru antarwilayah juga diperhatikan agar tidak terjadi ketimpangan.

“Pemerataan juga penting. Jangan sampai ada sekolah yang kelebihan guru, sementara yang lain justru kekurangan,” tambahnya.