Cuti Bersama Lebaran Mulai 18 Maret, Pelayanan Publik di Maros Tetap Buka

“Laporan tersebut menjadi bukti bahwa pegawai tetap bekerja meski berada di luar kantor,” jelasnya.

Mantan Ketua DPRD Maros itu menegaskan ASN yang tidak menyampaikan pemberitahuan resmi akan dianggap tidak hadir.

Ia juga mengingatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) tetap memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan.

“Tidak boleh ada yang tidak bertugas. Kepala OPD yang mengatur. Intinya OPD pelayanan tetap terbuka,” tegasnya.

Chaidir juga mengingatkan ASN yang tidak menjalankan tugas dengan baik selama WFA akan dikenakan sanksi.

Termasuk bagi ASN yang tidak membuat laporan kerja.

“Kalau tidak memberikan laporan sesuai ketentuan, maka akan dianggap absen atau alpa dan WFA-nya tidak dianggap,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala BKPSDM Maros, Sri Wahyuni AB, mengatakan kebijakan WFA diterapkan untuk mengantisipasi meningkatnya mobilitas masyarakat selama libur panjang Idulfitri.

Menurutnya, kebijakan tersebut diharapkan dapat membantu ASN yang akan melakukan perjalanan selama Lebaran.

Namun di sisi lain, pelayanan pemerintahan tetap harus berjalan.

Ia meminta seluruh perangkat daerah mengoptimalkan sistem pemerintahan berbasis elektronik agar pekerjaan tetap berjalan meski dilakukan dari lokasi berbeda.

Selain itu, kanal pengaduan masyarakat diminta tetap dibuka selama masa libur nasional dan cuti bersama.

“Kami ingin memastikan kualitas pelayanan kepada masyarakat tetap terjaga,” tutupnya. (*)