Cuti Bersama Lebaran Mulai 18 Maret, Pelayanan Publik di Maros Tetap Buka

Ringkasan Berita:

• Pemkab Maros, Sulsel menetapkan cuti bersama ASN mulai 18 Maret 2026. 
• Meski demikian, layanan publik seperti puskesmas, rumah sakit, damkar, BPBD, dan Satpol PP tetap beroperasi dengan sistem shift. 
• Selain itu, ASN juga diberi opsi Work From Anywhere (WFA) pada 25–27 Maret 2026 dengan syarat menyampaikan surat dan laporan kerja kepada pimpinan.

 

 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAROS - Aktivitas perkantoran di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, mulai memasuki masa cuti bersama Lebaran pada 18 Maret 2026.

Bupati Maros, Chaidir Syam, mengatakan aparatur sipil negara (ASN) lingkup Pemerintah Kabupaten Maros masih berkantor hingga 17 Maret 2026.

“Kita masih berkantor sampai besok, cuti mulai 18 Maret,” kata Chaidir saat dikonfirmasi, Selasa (17/3/2026).

Meski memasuki masa cuti bersama, Chaidir menegaskan pelayanan publik tetap berjalan.

Instansi seperti puskesmas, rumah sakit, pemadam kebakaran (damkar), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), hingga Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) tetap membuka layanan.

“Sistemnya shift dan diatur di masing-masing instansi tersebut,” jelasnya.

Ia menambahkan, pelayanan akan kembali berjalan normal secara keseluruhan pada 25 Maret 2026.

Namun demikian, Pemkab Maros juga menerapkan kebijakan Work From Anywhere (WFA) bagi ASN.

Kebijakan tersebut berlaku selama tiga hari, yakni pada 25 hingga 27 Maret 2026.

Chaidir menjelaskan, ASN yang ingin menjalankan WFA wajib menyampaikan surat pemberitahuan terlebih dahulu.

Surat tersebut ditujukan kepada Bupati atau Wakil Bupati melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Maros.

Ia menegaskan surat tersebut harus disertai alasan serta bukti pendukung.

“Bukti yang dimaksud misalnya tiket perjalanan bagi pegawai yang akan melakukan mudik atau perjalanan menggunakan transportasi umum,” ujarnya.

Selain itu, ASN yang menjalankan WFA juga diwajibkan membuat laporan kerja.

Laporan tersebut menjadi bentuk pertanggungjawaban kepada pimpinan.

“Laporan tersebut menjadi bukti bahwa pegawai tetap bekerja meski berada di luar kantor,” jelasnya.

Mantan Ketua DPRD Maros itu menegaskan ASN yang tidak menyampaikan pemberitahuan resmi akan dianggap tidak hadir.

Ia juga mengingatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) tetap memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan.

“Tidak boleh ada yang tidak bertugas. Kepala OPD yang mengatur. Intinya OPD pelayanan tetap terbuka,” tegasnya.

Chaidir juga mengingatkan ASN yang tidak menjalankan tugas dengan baik selama WFA akan dikenakan sanksi.

Termasuk bagi ASN yang tidak membuat laporan kerja.

“Kalau tidak memberikan laporan sesuai ketentuan, maka akan dianggap absen atau alpa dan WFA-nya tidak dianggap,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala BKPSDM Maros, Sri Wahyuni AB, mengatakan kebijakan WFA diterapkan untuk mengantisipasi meningkatnya mobilitas masyarakat selama libur panjang Idulfitri.

Menurutnya, kebijakan tersebut diharapkan dapat membantu ASN yang akan melakukan perjalanan selama Lebaran.

Namun di sisi lain, pelayanan pemerintahan tetap harus berjalan.

Ia meminta seluruh perangkat daerah mengoptimalkan sistem pemerintahan berbasis elektronik agar pekerjaan tetap berjalan meski dilakukan dari lokasi berbeda.

Selain itu, kanal pengaduan masyarakat diminta tetap dibuka selama masa libur nasional dan cuti bersama.

“Kami ingin memastikan kualitas pelayanan kepada masyarakat tetap terjaga,” tutupnya. (*)