Warga Bontoa Maros Curhat Jalan Rusak Bertahun-tahun, Desak Pemerintah Turun Tangan

“Apakah kami tidak punya hak untuk dapat infrastruktur layak seperti desa lain?” tanyanya.

Keluhan juga diarahkan kepada anggota DPRD Maros dari Dapil 2 yang dinilai tidak maksimal memperjuangkan aspirasi warga.

Ia menekankan wakil rakyat seharusnya hadir dan turun langsung menyuarakan kebutuhan masyarakat.

“Kenapa jalan rusak seperti ini tidak pernah jadi prioritas? Kami hanya dengar janji setiap pemilu,” tegasnya.

Warga, lanjutnya, tidak menuntut fasilitas mewah, melainkan hanya jalan aman dan layak digunakan.

Ia berharap, pemerintah tidak menunggu viral atau kecelakaan terjadi baru kemudian merespons persoalan ini.

Di sisi lain, Kabid Bina Marga Dinas PUTRPP Maros, Muhammad Alif Husnaeni, menjelaskan penanganan jalan Botolempangan sebenarnya telah dianggarkan pada APBD Pokok 2025.

Namun rencana itu batal dilaksanakan karena adanya instruksi efisiensi anggaran dari pemerintah pusat sehingga DAU earmark dan DAK tidak bisa terealisasi.

Pihaknya tetap mengusulkan perbaikan jalan itu dalam rencana kerja 2026.

Meski ada kekhawatiran pemangkasan TKD kembali menghambat.

Alif merinci total panjang ruas jalan Botolempangan mencapai 5,39 kilometer.

Di mana 1,9 kilometer di antaranya rusak ringan hingga berat. 

Ia memperkirakan kebutuhan anggaran untuk perbaikan segmen rusak berada di kisaran Rp3 hingga Rp4 miliar. (*)