Warga Bontoa Maros Curhat Jalan Rusak Bertahun-tahun, Desak Pemerintah Turun Tangan

Ringkasan Berita:

• Jalan di Botolempangan, Kecamatan Bontoa, Maros, rusak parah bertahun-tahun tanpa perbaikan. Warga meluapkan keluhan lewat video yang menandai Bupati dan DPRD Maros. 
• Kondisi jalan penuh lubang dan genangan membahayakan pengendara serta menghambat ekonomi warga. Pemerintah mengaku perbaikan batal di 2025, namun diusulkan kembali pada 2026.

TRIBUNMAROS.COM, MAROS – Jalan di Botolempangan, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, rusak parah.

Video protes salah seorang warga setempat beredar luas di media sosial.

Dalam video berdurasi 3 menit 28 detik itu, seorang warga menyampaikan langsung uneg-unegnya dan menandai akun Facebook Bupati Maros, Chaidir Syam, serta Sekretariat DPRD Maros.

Pria berbaju hijau tosca tersebut menuturkan jalan utama setiap hari dilewati warga sudah bertahun-tahun rusak parah tanpa ada tanda-tanda perbaikan.

Kerusakan jalan disebut semakin parah saat musim hujan karena dipenuhi genangan dan berlubang dalam.

Kondisi ini dinilai membahayakan keselamatan warga, termasuk pengendara motor dan pejalan kaki.

“Jalan yang setiap hari dilewati warga sudah bertahun-tahun rusak parah. Kalau hujan pasti tergenang dan sangat membahayakan,” dikutip Wartawan Tribun Timur, Nurul Hidayah, dari video yang beredar, Senin (8/12/2025).

Ia menyebut warga hanya sering mendengar janji-janji perbaikan, tetapi tidak pernah melihat realisasi di lapangan.

Menurutnya, kondisi jalan rusak telah mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat desa.

Petani mengalami kerugian karena sulit mengangkut hasil panen akibat jalan yang tidak layak dilewati.

Anak-anak sekolah pun setiap hari harus melewati rute berbahaya penuh lubang dan genangan.

“Kami selalu dengar komitmen pemerataan. Tapi jalan ini tetap saja dibiarkan hancur,” keluhnya.

Ia bahkan mempertanyakan apakah wilayah mereka masih dianggap bagian dari Kabupaten Maros.

Pria itu meminta pemerintah memberikan perhatian yang sama seperti daerah lain yang menikmati infrastruktur lebih layak.