Anggota DPRD Maros Protes Rencana Bupati Ngutang Rp100 Miliar untuk PDAM, Potensi Defisit Anggaran

TRIBUNMAROS.COM, MAROS – Anggota DPRD Maros, Sulawesi Selatan (Sulsel), Fajrin Amir, menyoroti rencana pemerintah kabupaten untuk mengajukan pinjaman daerah Rp100 miliar.

Ia menilai, pinjaman yang diajukan dengan nilai fantastis itu dapat memicu defisit anggaran.

Pemkab Maros ajukan pinjaman ke PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) untuk Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) 

“Kalau bisa dikelola dengan baik, tentu berdampak positif. Tapi kalau tidak, dampak terburuknya bisa memicu defisit anggaran,” kata legislator Golkar Maros itu saat dikonfirmasi lewat telepon, Senin (24/11/2025).

Ia pun tak sepenuhnya setuju terkait rencana pinjaman yang direncanakan untuk mengatasi krisis air bersih itu.

“Kalau mengutang, pasti tidak ada yang setuju. Tapi kalau memang sangat dibutuhkan dan bisa dikelola dengan baik, kenapa tidak,” bebernya.

Kendari demikian, Fajrin mengatakan DPRD akan mengawal langsung pelaksanaan program yang dibiayai dari pinjaman tersebut.

“Kami akan mengawasi pelaksanaan kegiatan yang dibiayai utang, apakah sesuai rencana atau tidak, serta melakukan pemeriksaan laporan keuangan secara berkala,” tegasnya.

Bupati Maros, Chaidir Syam memastikan rencana pengajuan pinjaman daerah senilai Rp100 miliar tak akan membebani keuangan daerah.

Mantan Ketua DPRD Maros pun menekankan jika saat ini Pemkab Maros sama sekali tak memiliki hutang.

Ia menyebutkan seluruh skema pinjaman sudah melalui perhitungan matang.

Termasuk proyeksi keuntungan yang akan dihasilkan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) ketika pembenahan infrastruktur air bersih berhasil dilakukan.

“Untuk persoalan pembebanan keuangan itu sudah kita hitung. Profit yang akan dihasilkan PDAM ke depan menjadi pertimbangan utama, apalagi tingkat hunian dan kebutuhan air bersih di Maros terus meningkat,” kata Chaidir dikonfirmasi via telepon, Minggu (23/11/2025).

Ia menjelaskan, penguatan sarana air bersih ini akan didukung melalui pembiayaan dari PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI), lembaga pembiayaan di bawah Kementerian Keuangan. 

Seluruh rencana kini masih dalam tahap perhitungan dan penilaian oleh PT SMI.