Chaidir Syam Pastikan Pinjaman Rp100 Miliar ke Pusat Tak Bebani Daerah

TRIBUNMAROS.COM, MAROS - Bupati Maros, Chaidir Syam memastikan rencana pengajuan pinjaman daerah senilai Rp100 miliar tak akan membebani keuangan daerah.

Mantan Ketua DPRD Maros pun menekankan jika saat ini Pemkab Maros sama sekali tak memiliki hutang.

Ia menyebutkan seluruh skema pinjaman sudah melalui perhitungan matang.

Termasuk proyeksi keuntungan yangdihasilkan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) ketika pembenahan infrastruktur air bersih berhasil dilakukan.

“Untuk persoalan pembebanan keuangan itu sudah kita hitung. Profit yang akan dihasilkan PDAM ke depan menjadi pertimbangan utama, apalagi tingkat hunian dan kebutuhan air bersih di Maros terus meningkat,” kata Chaidir dikonfirmasi via telepon, Minggu (23/11/2025).

Ia menjelaskan, penguatan sarana air bersih ini akan didukung melalui pembiayaan dari PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI), lembaga pembiayaan di bawah Kementerian Keuangan. 

Seluruh rencana kini masih dalam tahap perhitungan dan penilaian oleh PT SMI.

“Semuanya akan dinilai oleh PT SMI, berapa besar penguatan pembiayaan yang bisa diberikan. Sekarang masih dalam tahap perhitungan,” jelasnya.

Program penguatan ini difokuskan pada pembangunan dan peningkatan kapasitas di tiga Instalasi Pengolahan Air (IPA), yakni IPA Bantimurung, IPA Pattontongan, dan IPA Tanralili.

Ia menyebutkan persoalan krisis air bersih saat ini tidak hanya terjadi di wilayah pesisir.

Namun, sudah meluas ke kawasan padat penduduk dan daerah penyangga kota, seperti Moncongloe, Mandai, dan Marusu.

“Kebutuhan air bersih sekarang ini sudah sangat mendesak, seiring bertambahnya jumlah hunian. Ini bukan lagi hanya soal teknis, tapi menyangkut kebutuhan dasar masyarakat,” ujarnya.

Terkait informasi adanya pemeriksaan terhadap PDAM Maros oleh Kejaksaan, Chaidir menegaskan hal itu tidak ada kaitannya dengan rencana pengajuan pinjaman daerah.

“Tidak ada hubungannya. Yang kita lakukan ini murni bagaimana sarana dan prasarana air bersih bisa dimaksimalkan. Soal pemeriksaan, kita serahkan ke penegak hukum,” katanya.

Saat disinggung soal kemungkinan perombakan jajaran direksi PDAM, Chaidir menegaskan hingga kini belum ada rencana ke arah tersebut.