Chaidir Syam Pastikan Pinjaman Rp100 Miliar ke Pusat Tak Bebani Daerah

“Belum ada. Kami lihat PDAM Maros masih dalam kondisi sehat berdasarkan hasil audit BPKP,” jelasnya.

Ia menegaskan, Pemkab Maros berkomitmen serius menyelesaikan persoalan krisis air bersih yang selama ini menjadi keluhan utama masyarakat.

“Kami ingin memastikan seluruh masyarakat Maros bisa mendapatkan akses air bersih yang layak tanpa terkecuali,” tutupnya.

Sementara itu, Anggota DPRD Maros, Arie Anugerah, memaparkan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2026 dalam Ranperda APBD awalnya sebesar Rp1.398.085.156.000 dan bertambah Rp2.500.288.000 selama pembahasan, sehingga total Pendapatan Daerah menjadi Rp1.400.585.444.000.

Jumlah ini mengalami penurunan dibandingkan APBD tahun 2025 yang tercatat sebesar Rp1,6 triliun.

“Pendapatan tersebut terdiri dari PAD sebesar Rp375.971.000.000, sementara sisanya bersumber dari Pendapatan Transfer yang setelah pembahasan totalnya menjadi Rp1.024.614.444.000,” katanya.

Ia merinci komponen PAD mencakup Pajak Daerah Rp242.475.000.000, Retribusi Daerah Rp23.698.000.000, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Rp11.000.000.000, dan Lain-lain PAD yang Sah Rp98.798.000.000.

Belanja Daerah Tahun 2026 juga mengalami perubahan. 

Anggaran belanja sebelum pembahasan sebesar Rp1.496.585.156.000 bertambah Rp2.500.288.000, sehingga total menjadi Rp1.499.085.444.000.

“Belanja Operasi mengalami penurunan dari Rp1.115.742.048.545 menjadi Rp1.103.916.694.345, sedangkan Belanja Modal meningkat dari Rp229.356.441.355 menjadi Rp248.682.083.555,” jelasnya.

Selain itu, Belanja Tidak Terduga dicatat sebesar Rp7.000.000.000 dan Belanja Transfer Rp139.486.666.100.

Arie juga menyampaikan  Penerimaan Pembiayaan Tahun 2026 sebesar Rp100.000.000.000 berasal dari rencana pinjaman daerah, sementara Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp1.500.000.000 dialokasikan untuk pembayaran cicilan pokok utang jatuh tempo. 

Dengan demikian Pembiayaan Netto tercatat Rp98.500.000.000. (*)