Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Chaidir Syam Pastikan Pinjaman Rp100 Miliar ke Pusat Tak Bebani Daerah

Mantan Ketua DPRD Maros pun menekankan jika saat ini Pemkab Maros sama sekali tak memiliki hutang.

Penulis: Nurul Hidayah | Editor: Ansar
Tribun-Timur.com
PINJAMAN DAERAH - Bupati Maros, Chaidir Syam memastikan rencana pengajuan pinjaman daerah senilai Rp100 miliar untuk PDAM tak akan membebani keuangan daerah. Ia menekankan jika saat ini Pemkab Maros sama sekali tak memiliki hutang. 

TRIBUNMAROS.COM, MAROS - Bupati Maros, Chaidir Syam memastikan rencana pengajuan pinjaman daerah senilai Rp100 miliar tak akan membebani keuangan daerah.

Mantan Ketua DPRD Maros pun menekankan jika saat ini Pemkab Maros sama sekali tak memiliki hutang.

Ia menyebutkan seluruh skema pinjaman sudah melalui perhitungan matang.

Termasuk proyeksi keuntungan yangdihasilkan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) ketika pembenahan infrastruktur air bersih berhasil dilakukan.

“Untuk persoalan pembebanan keuangan itu sudah kita hitung. Profit yang akan dihasilkan PDAM ke depan menjadi pertimbangan utama, apalagi tingkat hunian dan kebutuhan air bersih di Maros terus meningkat,” kata Chaidir dikonfirmasi via telepon, Minggu (23/11/2025).

Ia menjelaskan, penguatan sarana air bersih ini akan didukung melalui pembiayaan dari PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI), lembaga pembiayaan di bawah Kementerian Keuangan. 

Seluruh rencana kini masih dalam tahap perhitungan dan penilaian oleh PT SMI.

“Semuanya akan dinilai oleh PT SMI, berapa besar penguatan pembiayaan yang bisa diberikan. Sekarang masih dalam tahap perhitungan,” jelasnya.

Program penguatan ini difokuskan pada pembangunan dan peningkatan kapasitas di tiga Instalasi Pengolahan Air (IPA), yakni IPA Bantimurung, IPA Pattontongan, dan IPA Tanralili.

Ia menyebutkan persoalan krisis air bersih saat ini tidak hanya terjadi di wilayah pesisir.

Namun, sudah meluas ke kawasan padat penduduk dan daerah penyangga kota, seperti Moncongloe, Mandai, dan Marusu.

“Kebutuhan air bersih sekarang ini sudah sangat mendesak, seiring bertambahnya jumlah hunian. Ini bukan lagi hanya soal teknis, tapi menyangkut kebutuhan dasar masyarakat,” ujarnya.

Terkait informasi adanya pemeriksaan terhadap PDAM Maros oleh Kejaksaan, Chaidir menegaskan hal itu tidak ada kaitannya dengan rencana pengajuan pinjaman daerah.

“Tidak ada hubungannya. Yang kita lakukan ini murni bagaimana sarana dan prasarana air bersih bisa dimaksimalkan. Soal pemeriksaan, kita serahkan ke penegak hukum,” katanya.

Saat disinggung soal kemungkinan perombakan jajaran direksi PDAM, Chaidir menegaskan hingga kini belum ada rencana ke arah tersebut.

“Belum ada. Kami lihat PDAM Maros masih dalam kondisi sehat berdasarkan hasil audit BPKP,” jelasnya.

Ia menegaskan, Pemkab Maros berkomitmen serius menyelesaikan persoalan krisis air bersih yang selama ini menjadi keluhan utama masyarakat.

“Kami ingin memastikan seluruh masyarakat Maros bisa mendapatkan akses air bersih yang layak tanpa terkecuali,” tutupnya.

Sementara itu, Anggota DPRD Maros, Arie Anugerah, memaparkan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2026 dalam Ranperda APBD awalnya sebesar Rp1.398.085.156.000 dan bertambah Rp2.500.288.000 selama pembahasan, sehingga total Pendapatan Daerah menjadi Rp1.400.585.444.000.

Jumlah ini mengalami penurunan dibandingkan APBD tahun 2025 yang tercatat sebesar Rp1,6 triliun.

“Pendapatan tersebut terdiri dari PAD sebesar Rp375.971.000.000, sementara sisanya bersumber dari Pendapatan Transfer yang setelah pembahasan totalnya menjadi Rp1.024.614.444.000,” katanya.

Ia merinci komponen PAD mencakup Pajak Daerah Rp242.475.000.000, Retribusi Daerah Rp23.698.000.000, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Rp11.000.000.000, dan Lain-lain PAD yang Sah Rp98.798.000.000.

Belanja Daerah Tahun 2026 juga mengalami perubahan. 

Anggaran belanja sebelum pembahasan sebesar Rp1.496.585.156.000 bertambah Rp2.500.288.000, sehingga total menjadi Rp1.499.085.444.000.

“Belanja Operasi mengalami penurunan dari Rp1.115.742.048.545 menjadi Rp1.103.916.694.345, sedangkan Belanja Modal meningkat dari Rp229.356.441.355 menjadi Rp248.682.083.555,” jelasnya.

Selain itu, Belanja Tidak Terduga dicatat sebesar Rp7.000.000.000 dan Belanja Transfer Rp139.486.666.100.

Arie juga menyampaikan  Penerimaan Pembiayaan Tahun 2026 sebesar Rp100.000.000.000 berasal dari rencana pinjaman daerah, sementara Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp1.500.000.000 dialokasikan untuk pembayaran cicilan pokok utang jatuh tempo. 

Dengan demikian Pembiayaan Netto tercatat Rp98.500.000.000. (*)

Sumber: Tribun Timur
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved