Penghitungan Kerugian Pemotongan Gaji Pegawai BPKA Maros Segera Rampung

Berdasarkan temuan awal, kedua perusahaan itu diduga melakukan pemotongan dan bahkan tidak membayarkan upah karyawan selama dua tahun terakhir.

Ratusan karyawan outsourcing menjadi korban dalam kasus ini.

Pihak BPKA Sulsel disebut sudah sempat menagih pihak perusahaan outsourcing agar segera menyelesaikan pembayaran.

Namun, hingga kini belum ada itikad baik dari kedua perusahaan tersebut untuk melunasi sisa kewajiban terhadap pegawai.

Wakil Sekretaris Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kabupaten Maros, Andi Ahmad Husein, menyoroti lambannya proses penyidikan kasus dugaan penyimpangan pembayaran tenaga outsourcing di Balai Pengelola Kereta Api (BPKA) Sulawesi Selatan.

Menurut Ahmad, kasus ini sudah berjalan selama tiga tahun, namun hingga kini belum ada kepastian hukum.

“Sudah tiga tahun, bahkan sudah berganti tiga kepala kejaksaan negeri (Kajari), tapi belum ada penyelesaian yang jelas belum ada tersangka,” katanya.

Ia menegaskan, kasus ini bukan sekadar dugaan, sebab banyak pekerja outsourcing yang benar-benar tidak menerima gaji sesuai ketentuan.

Beberapa pekerja outsourcing, lanjutnya, bahkan tidak menerima pembayaran gaji pada November hingga Desember 2023.

“Bukan hanya tidak dibayarkan, tapi ada juga yang gajinya dipangkas. Ini jelas merugikan para pekerja,” ujarnya.

Andi mendesak kejaksaan untuk segera menuntaskan kasus ini agar para pekerja yang menjadi korban bisa mendapatkan haknya.