Pengamat Ekonomi Unismuh Makassar Ingatkan Risiko di Balik Rencana KPR Tenor 40 Tahun

Karena itu, ia menekankan perlunya kebijakan pendukung yang berjalan beriringan dengan penerapan KPR tenor panjang.

Langkah tersebut antara lain penyediaan rumah murah, pengendalian harga tanah, hingga upaya meningkatkan pendapatan masyarakat.

“Hemat saya, kebijakan ini harus dibarengi dengan langkah lain seperti penyediaan rumah murah, pengendalian harga tanah, dan peningkatan pendapatan masyarakat," kata dia.

"Jadi bukan hanya memperpanjang masa kreditnya, tetapi juga memperbaiki akar persoalannya,” kata Rendra.

Ia menambahkan, jika diterapkan secara tepat dan didukung kebijakan yang komprehensif, skema KPR hingga 40 tahun dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kepemilikan rumah di masyarakat.

Namun tanpa dukungan kebijakan lain, masyarakat berisiko menanggung beban kredit dalam jangka waktu yang sangat panjang.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan, rancangan KPR dengan jangka waktu hingga empat dekade tersebut telah disiapkan dan akan segera dibahas bersama sejumlah kementerian terkait.

“Ya, sudah itu sudah kita siapkan. Nanti rapat Tapera bersama Menteri Keuangan, kita cari jadwal yang cocok dengan Menteri Tenaga Kerja," kata Ara, sapaan akrabnya, dikutip dari Kompas.com, Minggu (14/6/2026).

Menurut Ara, rancangan skema KPR 40 tahun tersebut telah disusun Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Penyusunan skema itu juga melibatkan masukan dari berbagai pihak yang berkaitan dengan sektor perumahan.

Mulai dari pengembang properti, masyarakat sebagai calon pengguna KPR, hingga pihak perbankan telah memberikan pandangan terkait rencana tersebut.