Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Wali Kota Makassar Titip Usulan Strategis ke Komisi IV DPR RI

Dalam forum tersebut, berbagai aspirasi disampaikan oleh petani dan pemangku kepentingan sektor pangan.

Tayang:
Penulis: Siti Aminah | Editor: Imam Wahyudi
Tribun-timur.com/Humas Pemkot Makassar
KUNJUNGAN DPR - Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, bersama Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Fatmawati Rusdi, Ketua Komisi IV DPR RI Ahmad Yohan, serta jajaran kementerian dan pemangku kepentingan berfoto bersama usai kunjungan kerja Komisi IV DPR RI terkait penyusunan RUU Pangan di Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sulawesi Selatan, Jumat (5/6/2026). Dalam kesempatan tersebut, Pemkot Makassar menyampaikan sejumlah usulan strategis untuk memperkuat ketahanan pangan perkotaan. 

Ia menilai keberadaan gudang penyimpanan dan cold storage sangat penting untuk menjaga kualitas komoditas pangan sekaligus mengurangi potensi kerugian akibat kerusakan produk.

"Kota seperti Makassar membutuhkan storage yang memadai dan cool storage untuk komoditas yang mudah rusak. Ini penting untuk menjaga ketersediaan pangan masyarakat," katanya.

Usulan lain yang disampaikan adalah pengembangan tanaman sagu di sepanjang bantaran sungai yang ada di Kota Makassar.

Menurut Munafri, tanaman sagu tidak hanya berfungsi menjaga kawasan sempadan sungai, tetapi juga berpotensi menjadi sumber pangan alternatif.

"Kami mendorong penanaman kembali pohon sagu di bantaran sungai. Selain menjaga kawasan sungai, sagu juga dapat menjadi salah satu sumber pangan yang mendukung ketahanan pangan daerah," jelasnya.

Munafri juga mengungkapkan rencana Pemerintah Kota Makassar memperkuat kerja sama dengan daerah-daerah penyangga pangan di luar wilayah kota.

Kerja sama tersebut dinilai penting untuk memastikan pasokan pangan tetap tersedia dan harga komoditas lebih terkendali.

"Dengan begitu, ketersediaan pasokan dan stabilitas harga dapat lebih terkontrol," tuturnya.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPR RI Ahmad Yohan mengatakan penyusunan RUU Pangan harus mampu menjawab berbagai tantangan yang dihadapi sektor pangan nasional pada masa mendatang.

Tantangan tersebut antara lain perubahan iklim, gangguan rantai pasok global, serta terus berkurangnya lahan pertanian produktif.

Ia menegaskan masukan dari pemerintah daerah, petani, nelayan, dan berbagai pemangku kepentingan menjadi bagian penting dalam proses penyusunan regulasi.

"Kami ingin memastikan kebijakan nasional yang akan disusun mampu mencerminkan kebutuhan serta realitas daerah, khususnya terkait sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan," ujar Ahmad Yohan.

Masukan yang disampaikan dalam kunjungan kerja tersebut akan menjadi bahan pertimbangan Komisi IV DPR RI dalam menyempurnakan substansi RUU Pangan yang tengah disusun. (*)

 

Sumber: Tribun Timur
Halaman 2/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved