Daftar 6 Wilayah Makassar Rawan Kekeringan Tahun ini

Selain itu, berbagai organisasi seperti Baznas, Dompet Dhuafa, hingga Muhammadiyah juga berpotensi terlibat dalam penanganan.

BPBD menegaskan bahwa kesiapan dokumen Rencana Kontinjensi (Renkon) menjadi dasar dalam setiap langkah penanganan bencana.

Dokumen tersebut disusun bersama kalangan akademisi, termasuk dari Universitas Hasanuddin, sebagai pedoman teknis saat bencana terjadi.

Pengalaman penanganan kekeringan pada 2023 juga menjadi referensi penting dalam menyusun strategi tahun ini.

Pada saat itu, status Tanggap Darurat berhasil membantu percepatan distribusi bantuan ke wilayah terdampak.

Sementara pada 2024, status hanya berada pada level siaga, dan 2025 relatif aman dari kekeringan.

BPBD berharap masyarakat tidak hanya menjadi objek, tetapi juga subjek dalam penanggulangan bencana.

Dengan kolaborasi antara pemerintah, stakeholder, dan masyarakat, dampak kekeringan di enam wilayah tersebut diharapkan dapat ditekan seminimal mungkin. 

Wali Kota Makassar menegaskan, kesiapan menghadapi kekeringan menjadi prioritas utama pemerintah daerah.

Pemerintah harus memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi, khususnya pasokan air bersih.

Kata Munafri, salah satu fokus utama adalah memperkuat sistem perencanaan dan kesiapan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) agar distribusi air tetap berjalan optimal selama musim kering.

“Yang paling pertama, sistem perencanaan dari kesiapan PDAM,” tegasnya. (*)