Daftar 6 Wilayah Makassar Rawan Kekeringan Tahun ini

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mengungkap enam wilayah di Kota Makassar yang berpotensi terdampak kekeringan pada 2026.

Enam wilayah yakni Tamalanrea, Biringkanaya, Manggala, Ujung Tanah, Tallo, dan Panakkukang.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar M Fadli Tahar menyampaikan, informasi ini mengacu pada peringatan dari BMKG terkait potensi kekeringan mulai Mei dan mencapai puncak pada Oktober mendatang.

Karenanya, langkah antisipasi telah disiapkan sejak dini guna meminimalkan dampak di masyarakat.

Sebagai langkah awal, BPBD telah menyusun master plan penanganan kekeringan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Koordinasi dilakukan lintas sektor, mulai dari Dinas PU, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Sosial, hingga perusahaan daerah air minum (PDAM). 

Selain itu, sejumlah pihak eksternal seperti BUMN dan organisasi kemanusiaan juga dilibatkan untuk memperkuat respon kebencanaan.

BPBD mengidentifikasi tiga potensi masalah utama akibat kekeringan, yakni krisis air bersih, kebakaran, dan gangguan kesehatan.

“Jadi, ada tiga sebetulnya yang perlu kita antisipasi dalam bencana kekeringan ini,” jelas Fadli Tahar di Balaikota Makassar Jl Jenderal Ahmad Yani, Kamis (16/4/2026). 

Untuk krisis air bersih, distribusi akan diperkuat melalui PDAM serta dukungan mobil tangki dan teknologi reverse osmosis dari berbagai pihak.

Sementara itu, potensi kebakaran diprediksi meningkat seiring kondisi cuaca kering, sehingga peran pemadam kebakaran menjadi krusial.

Di sisi lain, sektor kesehatan juga disiapkan untuk mengantisipasi penyakit yang muncul akibat kekeringan panjang.

BPBD juga tengah mendorong penetapan status Tanggap Darurat sebagai langkah strategis percepatan penanganan.

“Status Tanggap Darurat bukan berarti Makassar lemah, tetapi ini adalah tiket supaya bantuan bisa cepat masuk,” tegasnya.

Penetapan status tersebut dinilai penting karena menjadi syarat pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) serta akses bantuan dari pemerintah pusat melalui BNPB.

Selain itu, berbagai organisasi seperti Baznas, Dompet Dhuafa, hingga Muhammadiyah juga berpotensi terlibat dalam penanganan.

BPBD menegaskan bahwa kesiapan dokumen Rencana Kontinjensi (Renkon) menjadi dasar dalam setiap langkah penanganan bencana.

Dokumen tersebut disusun bersama kalangan akademisi, termasuk dari Universitas Hasanuddin, sebagai pedoman teknis saat bencana terjadi.

Pengalaman penanganan kekeringan pada 2023 juga menjadi referensi penting dalam menyusun strategi tahun ini.

Pada saat itu, status Tanggap Darurat berhasil membantu percepatan distribusi bantuan ke wilayah terdampak.

Sementara pada 2024, status hanya berada pada level siaga, dan 2025 relatif aman dari kekeringan.

BPBD berharap masyarakat tidak hanya menjadi objek, tetapi juga subjek dalam penanggulangan bencana.

Dengan kolaborasi antara pemerintah, stakeholder, dan masyarakat, dampak kekeringan di enam wilayah tersebut diharapkan dapat ditekan seminimal mungkin. 

Wali Kota Makassar menegaskan, kesiapan menghadapi kekeringan menjadi prioritas utama pemerintah daerah.

Pemerintah harus memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi, khususnya pasokan air bersih.

Kata Munafri, salah satu fokus utama adalah memperkuat sistem perencanaan dan kesiapan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) agar distribusi air tetap berjalan optimal selama musim kering.

“Yang paling pertama, sistem perencanaan dari kesiapan PDAM,” tegasnya. (*)