PKL Mengadu ke DPRD Makassar, Kepala UPT Losari: Tidak Ada Penggusuran

Ia mempertanyakan dasar rencana penggusuran tersebut.

Menurutnya, setiap penertiban harus memiliki alasan yang jelas, seperti jika pedagang menggunakan trotoar atau badan jalan.

“Padahal pedagang asongan tidak menggunakan trotoar maupun badan jalan. Mereka menggunakan ruang yang sebelumnya memang telah disiapkan oleh pemerintah sebelumnya,” ujarnya.

Wahidah juga mengaku bingung dengan kebijakan saat ini yang dinilai tidak konsisten.

Ia menyoroti, aktivitas parkir masih diperbolehkan di kawasan tersebut, sementara pedagang justru terancam digusur.

“Yang aneh, pedagang asongan yang digusur, sementara parkir justru diberi ruang. Kami tidak mempermasalahkan parkir karena itu juga pendapatan daerah, tetapi jangan sampai menghilangkan hak hidup pedagang kecil,” tegasnya.

Ia berharap pemerintah tidak melakukan penggusuran di tengah kondisi yang belum jelas. Menurutnya, pemerintah seharusnya memperkuat ekonomi kerakyatan, khususnya UMKM, agar tetap bertahan seperti saat masa krisis COVID-19.

“Ekonomi kerakyatan harus diperkuat. UMKM ini justru harus didukung agar ekonomi tetap stabil,” tutupnya.

Suasana aksi PKL di Gedung sementara DPRD Makassar, Jalan Hertasning, Kamis (2/4/2026).

PKL Losari kembali mengadukan nasib ke DPRD Makassar.(*)