PKL Mengadu ke DPRD Makassar, Kepala UPT Losari: Tidak Ada Penggusuran

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR – Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Losari menegaskan penataan kawasan Pantai Losari tidak akan menghilangkan ikon kuliner khas Makassar, yakni pisang epe.

Hal ini disampaikan Kepala UPTD Losari, Muliyani Rosa, saat ditemui di Gedung sementara DPRD Makassar, Jl Hertasning Makassar, Kamis (2/4/2026). 

Ia mengatakan kebijakan penataan yang dilakukan Pemerintah Kota Makassar bertujuan mengembalikan fungsi kawasan Anjungan Pantai Losari sebagai pusat kuliner khas daerah, tanpa melakukan penggusuran terhadap pedagang pisang epe.

“Seperti yang dikatakan Pak Kadis, tidak ada penggusuran. Mereka akan disiapkan tempat baru (relokasi),” ujarnya.

Ia menambahkan, fokus penataan berada di Anjungan Pantai Losari dan tetap mengedepankan penataan tanpa penggusuran.

Sebelumnya, puluhan pedagang kaki lima (PKL) dari kawasan Pantai Losari kembali mendatangi kantor DPRD Makassar di Jalan Hertasning, Kamis (2/4/2026).

Baca juga: ‎14 Lapak PKL di Racing Center Makassar Dibongkar Mandiri Usai Pendekatan Persuasif

Mereka berkumpul di halaman kantor dewan sambil membawa atribut dan spanduk berisi tuntutan keadilan terkait rencana penertiban oleh pemerintah kota.

Berdasarkan pantauan di lokasi, para PKL yang didominasi mengenakan pakaian berwarna biru tampak duduk berkelompok di pelataran gedung.

Sebagian membawa anak-anak, sementara lainnya berdiri mengamati situasi.

Di area depan, sebuah mobil komando terparkir dengan spanduk bertuliskan Aliansi Rakyat Pedagang Kaki Lima Pantai Losari Menuntut Keadilan – Tolak Penggusuran.

Suasana aksi berlangsung relatif tertib.

Sejumlah perwakilan massa secara bergantian menyampaikan aspirasi melalui pengeras suara, sementara lainnya berteduh di bawah naungan gedung untuk menghindari terik matahari.

Ketua Umum Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI), Wahidah Baharuddin, mengatakan mereka datang bersama para pedagang asongan dari Pantai Losari untuk mengadukan nasib.

Ia menyebut, ini merupakan kali ketiga mereka mendatangi DPRD Makassar untuk meminta keadilan.

“Kedatangan ini untuk menyampaikan aspirasi bahwa ada rencana dari pemerintah kota berdasarkan surat teguran SP 1 dari Dinas Pariwisata yang menyatakan akan melakukan penggusuran terhadap pedagang asongan di Pantai Losari,” katanya.

Ia mempertanyakan dasar rencana penggusuran tersebut.

Menurutnya, setiap penertiban harus memiliki alasan yang jelas, seperti jika pedagang menggunakan trotoar atau badan jalan.

“Padahal pedagang asongan tidak menggunakan trotoar maupun badan jalan. Mereka menggunakan ruang yang sebelumnya memang telah disiapkan oleh pemerintah sebelumnya,” ujarnya.

Wahidah juga mengaku bingung dengan kebijakan saat ini yang dinilai tidak konsisten.

Ia menyoroti, aktivitas parkir masih diperbolehkan di kawasan tersebut, sementara pedagang justru terancam digusur.

“Yang aneh, pedagang asongan yang digusur, sementara parkir justru diberi ruang. Kami tidak mempermasalahkan parkir karena itu juga pendapatan daerah, tetapi jangan sampai menghilangkan hak hidup pedagang kecil,” tegasnya.

Ia berharap pemerintah tidak melakukan penggusuran di tengah kondisi yang belum jelas. Menurutnya, pemerintah seharusnya memperkuat ekonomi kerakyatan, khususnya UMKM, agar tetap bertahan seperti saat masa krisis COVID-19.

“Ekonomi kerakyatan harus diperkuat. UMKM ini justru harus didukung agar ekonomi tetap stabil,” tutupnya.

Suasana aksi PKL di Gedung sementara DPRD Makassar, Jalan Hertasning, Kamis (2/4/2026).

PKL Losari kembali mengadukan nasib ke DPRD Makassar.(*)