Digitalisasi Bansos, 400 Ribu KK di Makassar Akan Didata Ulang

Selain itu, keterlibatan RT RW dinilai penting karena mereka dianggap paling mengetahui kondisi sosial ekonomi masyarakat di lingkungannya. 

Dukungan dari PPPK juga akan memperkuat proses pendataan agar berjalan maksimal.

Digitalisasi diharapkan dapat memperbaiki akurasi data penerima bantuan sosial yang selama ini masih kerap menjadi sorotan. 

Dengan sistem baru, pemerintah berharap tidak lagi terjadi kesalahan penyaluran bansos, seperti warga yang seharusnya tidak berhak tetapi menerima bantuan.

"Tidak ada mi lagi bilang yang ini dapat padahal masuk desil ini, ternyata dia masuk desil 6 dia dapat, tidak ada lagi seperti itu," tegas Bukti.

Data penerima bansos nantinya akan disesuaikan dengan kategori dalam Data Tunggal Sosoal Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikelola Kementerian Sosial Republik Indonesia. 

Dalam skema tersebut, penerima bantuan berada pada kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan paling rendah. Yakni desil satu hingga desil empat.

Dengan pendataan digital ini, pemerintah berharap proses verifikasi data penerima bansos dapat dilakukan lebih transparan, akurat, dan mampu meminimalkan kesalahan penyaluran bantuan di masa mendatang.

Kementerian Sosial (Kemensos) menarget 40 daerah jadi percontohan dalam penerapan sistem digital untuk penyaluran bantuan sosial atau digitalisasi bansos. 

"Ini uji coba dan tahun ini (digitalisasi bansos) akan dikembangkan di 40 kabupaten/kota. Yang sudah selesai di Kabupaten Banyuwangi, sekarang masih dalam tahap finalisasi, InsyaAllah tahun ini akan ditambah di 40 kabupaten/kota," ujar Menteri Sosial, Saifullah Yusuf dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR di Jakarta, beberapa waktu lalu. 

Digitalisasi bansos menjadi upaya pembenahan basis data penerima bantuan. Ia berharap langkah tersebut dapat meningkatkan akurasi data sekaligus memastikan bansos lebih tepat sasaran.(*)

Laporan Wartawan Tribun Timur, Siti Aminah