Digitalisasi Bansos, 400 Ribu KK di Makassar Akan Didata Ulang

Ringkasan Berita:

• 400 ribu KK di Makassar didata ulang melalui sistem digital setelah ditunjuk sebagai pilot project nasional pembaruan data bansos.
• Pendataan mulai April, melibatkan RT/RW dan PPPK sebagai agen lapangan.
• Digitalisasi bansos meningkatkan akurasi data, agar penyaluran bansos lebih tepat sasaran dan tidak lagi terjadi salah penerima.

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Sebanyak 400 ribu kepala keluarga (KK) di Kota Makassar, Sulawesi Selatan akan didata ulang melalui sistem digital sebagai bagian dari program pembaruan data bantuan sosial (bansos) yang digagas pemerintah pusat.

Pendataan dilakukan setelah Makassar ditunjuk sebagai salah satu daerah percontohan (pilot project) digitalisasi bansos. 

Program bertujuan memperbarui data penerima bansos agar lebih akurat dan tepat sasaran.

Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, Andi Bukti Djufrie mengatakan seluruh data keluarga di Makassar akan diperbarui menggunakan aplikasi digital yang disiapkan pemerintah pusat. 

Proses pendataan ulang dijadwalkan berjalan April.

Dalam prosesnya, pemerintah akan melibatkan berbagai unsur di tingkat lokal. 

Mulai dari ketua RT RW hingga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). 

Mereka akan berperan sebagai agen pendata di lapangan untuk memastikan data masyarakat yang tercatat benar-benar sesuai dengan kondisi riil.

"Makassar akan menjadi pilot project untuk pendataan kembali secara digital. Nanti ada aplikasi dari pusat dan akan dilakukan bimbingan teknis bagi para agen yang terlibat," kata Andi Bukti, baru-baru ini. 

Baca juga: Utamakan yang Lebih Membutuhkan, RT 003 Kalukuang Salurkan Bansos Secara Objektif

Seluruh data akan diperbarui melalui sistem digital agar lebih valid dan terintegrasi.

Skema pendataan juga sudah disiapkan. 

Setiap agen akan bertanggung jawab mendata sekitar 100 kepala keluarga. 

Dengan cara ini, proses pembaruan data diharapkan berjalan lebih sistematis dan cepat.

"Nanti kita akan ada struktur di Banyuwangi, karena yang di Banyuwangi sudah melakukan itu," kata Andi Bukti. 

Selain itu, keterlibatan RT RW dinilai penting karena mereka dianggap paling mengetahui kondisi sosial ekonomi masyarakat di lingkungannya. 

Dukungan dari PPPK juga akan memperkuat proses pendataan agar berjalan maksimal.

Digitalisasi diharapkan dapat memperbaiki akurasi data penerima bantuan sosial yang selama ini masih kerap menjadi sorotan. 

Dengan sistem baru, pemerintah berharap tidak lagi terjadi kesalahan penyaluran bansos, seperti warga yang seharusnya tidak berhak tetapi menerima bantuan.

"Tidak ada mi lagi bilang yang ini dapat padahal masuk desil ini, ternyata dia masuk desil 6 dia dapat, tidak ada lagi seperti itu," tegas Bukti.

Data penerima bansos nantinya akan disesuaikan dengan kategori dalam Data Tunggal Sosoal Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikelola Kementerian Sosial Republik Indonesia. 

Dalam skema tersebut, penerima bantuan berada pada kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan paling rendah. Yakni desil satu hingga desil empat.

Dengan pendataan digital ini, pemerintah berharap proses verifikasi data penerima bansos dapat dilakukan lebih transparan, akurat, dan mampu meminimalkan kesalahan penyaluran bantuan di masa mendatang.

Kementerian Sosial (Kemensos) menarget 40 daerah jadi percontohan dalam penerapan sistem digital untuk penyaluran bantuan sosial atau digitalisasi bansos. 

"Ini uji coba dan tahun ini (digitalisasi bansos) akan dikembangkan di 40 kabupaten/kota. Yang sudah selesai di Kabupaten Banyuwangi, sekarang masih dalam tahap finalisasi, InsyaAllah tahun ini akan ditambah di 40 kabupaten/kota," ujar Menteri Sosial, Saifullah Yusuf dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR di Jakarta, beberapa waktu lalu. 

Digitalisasi bansos menjadi upaya pembenahan basis data penerima bantuan. Ia berharap langkah tersebut dapat meningkatkan akurasi data sekaligus memastikan bansos lebih tepat sasaran.(*)

Laporan Wartawan Tribun Timur, Siti Aminah