Darwin Fatir Menang Praperadilan, Polisi Tak Bisa Lagi Tunda Penanganan Kasus

Hakim dinilainya mempertimbangkan salah satu keterangan ahli.

Ahli yang didatangkan dalam persidangan menegaskan untuk jaminan kepastian hukum terhadap korban wajib dalam proses hukum dilanjutkan.

Selain itu, konteks objeknya. Hakim mengabulkan gugatan praperadilan karena sudah tepat, mekanismenya menguji undue delay di praperadilan.

“Alhamdulillah dalam putusannya, 60 hari ke depan diwajibkan aparat penegak hukum, dalam hal ini Kepolisian, melimpahkan berkas perkaranya ke kejaksaan,” sebutnya.

Perempuan akrab disapa Fajri ini melanjutkan, pertimbangan menarik dari hakim pada surat penyidik dalam proses kelengkapan berkasnya tertanggal 2 Februari 2026 diserahkan.

Kepolisian menyampaikan pengembangan penanganan kasus saat proses praperadilan baru berlanjut.

“Itu juga dinilai tidak prosedural dan menghambat (oleh hakim) dan tidak seriusnya aparat penegak hukum. Kenapa harus tunggu enam tahun sampai perkara ini baru diinformasikan ke korban ataupun ke pihak tim hukum,” tuturnya.

Fajri menyebut, putusan praperadilan ini menjadi catatan sejarah PN Makassar dalam mengabulkan perkara pers yang sangat mengedepankan perspektif korban dan kepentingan jaminan kepastian hukum itu.

Tak menutup kemungkinan, praperadilan undue delay ini membuka perkara-perkara lain untuk meminta kepastian hukum.

“Ini perkara pertama praperadilan yang ada di Makassar khusus jurnalis.  Ini hal yang baik dan sebuah langkah pembuka pintu perkara-perkara yang undue delay, entah itu jurnalis, entah kasus teman-teman yang khusus isu lingkungan dan seterusnya,” ucapnya. (*)