Titik Kumpul Anjal dan Pengemis Terbongkar, Camat se-Makassar Diminta Bergerak Cepat

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR – Persoalan anak jalanan (anjal), gelandangan dan pengemis (gepeng), hingga orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Makassar.

Camat diminta turun langsung sebagai garda terdepan mengantisipasi lonjakan masalah sosial tersebut.

Setiap bulan suci, jumlah anjal, gepeng, dan ODGJ kerap meningkat, terutama di kawasan pusat kota, jalan protokol, dan sekitar masjid besar.

Fenomena ini dinilai tidak hanya mengganggu ketertiban umum, tetapi juga berpotensi menimbulkan persoalan sosial yang lebih kompleks.

Hal tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Cipta Kondisi Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kota Makassar yang dipimpin Sekretaris Daerah Kota Makassar, Andi Zulkifli Nanda, di ruang rapat Sekda lantai 3 Balaikota Makassar, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kamis (19/2/2026).

Rapat dihadiri Asisten I Andi Muhammad Yasir, Kepala Dinas Sosial Andi Bukti Djufrie, Kepala Satpol PP Hasanuddin, para camat, serta sejumlah kepala bagian.

Andi Zulkifli Nanda menegaskan, Ramadan membawa dua sisi dampak dalam kehidupan masyarakat.

Di satu sisi menghadirkan suasana religius dan semangat kebersamaan.

Namun di sisi lain berpotensi memunculkan peningkatan anjal, gepeng, pemulung, hingga ODGJ yang perlu diantisipasi sejak dini.

“Setiap Ramadan selalu ada lonjakan pengemis, pemulung, dan anjal, gepeng. Ini PR kita bersama. Saya harap semua camat sudah memetakan titik-titik rawan di wilayahnya,” tegasnya.

Menurutnya, menciptakan keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab wilayah, dengan camat sebagai ujung tombak di lapangan.

Berdasarkan pemetaan Dinas Sosial Makassar, potensi masalah sosial selama Ramadan dinilai cukup besar sehingga penanganannya tidak bisa dilakukan secara parsial.

“Camat tidak bisa bekerja sendiri. Harus berkolaborasi dengan Dinsos, Kesbangpol, Satpol PP, dan unsur lainnya yang dikoordinatori Asisten I,” lanjutnya.

Sejumlah kawasan prioritas diminta steril dari aktivitas anjal dan gepeng, terutama Kecamatan Ujung Pandang, jalan-jalan protokol, serta area sekitar Masjid Raya dan Masjid Al Markaz.

“Tidak ada toleransi untuk titik-titik itu. Camat jangan hanya mengandalkan pegawai kecamatan atau RT/RW, tapi harus melibatkan Babinsa, Bhabinkamtibmas, Satpol PP, dan Dinsos,” tegasnya.