Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Pemprov Sulsel Sasar Perbaikan 452 Rumah Tidak Layak dan Korban Bencana

Pada tahun 2026 mendatang, Pemprov Sulsel berencana  memperbaiki 425 unit untuk RTLH dan korban bencana.

Penulis: Faqih Imtiyaaz | Editor: Saldy Irawan
TRIBUN-TIMUR.COM
PERUMAHAN RAKYAT -  Plt Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pertanahan Sulsel Nining Wahyuni di ruang kaerjanya pada Rabu (13/11/2025). Pada tahun 2026 mendatang, Pemprov Sulsel berencana  memperbaiki 425 unit untuk RTLH dan korban bencana. 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -  Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan korban bencana kini jadi perhatian Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel).

Pada tahun 2026 mendatang, Pemprov Sulsel berencana  memperbaiki 425 unit untuk RTLH dan korban bencana.

Sementara tahun 2025 ini sudah ada  85 RTLH dan 120 rumah korban bencana yang ditangani Pemprov Sulsel.

Perbaikan kualitas hidup melalui rumah masyarakat menjadi cara Pemprov Sulsel ikut berkontribusi dalam program 3 juta rumah.

Plt Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pertanahan Sulsel Nining Wahyuni mengatakan kewenangan provinsi itu mengintervensi untuk bantuan peningkatan kualitas RTLH yang ada di kawasan kumuh.

Kriterianya dengan luas 10 sampai 15 hektare yang di SK-kan oleh gubernur.  Kemudian, bantuan rumah untuk korban bencana dengan tingkat kebencanaan provinsi. 

Sementara untuk luas kawasan kumuh di bawah 10 hektare jadi tanggung jawab pemerintah kabupaten dan kota.

Nining menjelaskan program 3 juta rumah sebenarnya terbagi atas tiga sasaran wilayah.

Masing-masing satu juta rumah untuk daerah pesisir, pedesaan dan kot.

"Termasuk juga rumah swadaya rumah bersubsidi. Jadi swadaya itu ya kita membangun rumah sendiri kemudian subsidi rumah subsidi itu kebetulan di Pemprov kita ada kerjasama dengan salah satu pengembang untuk menyiapkan rumah bersubsidi untuk ASN," ujar Nining di Ruang Kerjanya pada Rabu (12/12/2025).

"Tapi itu nanti disesuaikan dengan hasil survei teknis, apakah dia cuma peningkatan kualitas atau bangun baru. Pasti kan mengurangi volume lagi kalau semuanya bangun baru atau lebih besar bangun barunya dari pada peningkatan kualitasnya," kata Nining.

Nining menyebut program kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah melalui 3 juta rumah diharapkan bisa mengurangi backlog atau selisih antara kebutuhan rumah dengan ketersediaan rumah yang ada sekarang. 

Untuk di Sulawesi Selatan sendiri, jumlah penduduk itu 9.463.400 orang.

Sementara jumlah rumah yang tersedia 2.113.231 unit.

Nining mengutarakan salah satu kendala yang dialami dalam program tersebut ialah masalah lahan. 

Sumber: Tribun Timur
Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved