Kehebatan Irjen Rusdi Hartono, Sudah 53 Pembakar DPRD Makassar Ditangkap

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Kehebatan Irjen Rusdi Hartono Kapolda lulusan Akpol 1991.

Polda Sulsel di bawah komando Irjen Rusdi Hartono sudah menangkap 53 tersangka kasus pembakaran DPRD Makassar dan DPRD Sulsel.

Para tersangka ditahan di Polda Sulsel.

Demo rusuh berakhir pembakaran gedung DPRD Makassar dan DPRD Sulsel pada Jumat (29/8/2025) lalu.

Massa juga menjarah mesin ATM Bank Sulselbar yang berada di gedung DPRD Makassar.

Seusai aksi rusuh, polisi bergerak cepat mengusut para pelaku.

Kali ini, polisi menetapkan 53 tersangka dari sebelumnya sebanyak 42 orang.

"53 tersangka, terdiri dari 43 dewasa dan 11 anak-anak," kata Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol Didik Supranoto saat konferensi pers di Mapolrestabes Makassar, Jl Ahmad Yani, Selasa (16/9/2025) siang.

Didik memaparkan update penanganan kasus itu, didampingi Dirkrimum Polda Sulsel Kombes Pol Setiadi Sulaksono dan Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Arya Perdana.

Khusus kasus pengeroyokan driver ojek online Rusmadiansyah alias Dandi (26) kata Didik, ada tiga tersangka.

"Kemungkinan masih ada tersangka baru, tapi masih dalam proses penyelidikan," ujarnya.

Kemudian, perusakan dan pembakaran dua pos polisi lanjut Didik, ada empat tersangka.

Dua pos polisi itu, berlokasi di Pertigaan Jl AP Pettarani-Jl Sultan Alauddin dan dekat Fly Over perempatan Jl AP Pettarani-Jl Urip Sumoharjo.

Lalu, penghasutan dijerat Undang-Undang ITE, ada satu orang tersangka.

"Kemudian, pencurian di ATM Bank Sulselbar. Ini ada 10 tersangka. Ini semuanya masih dalam proses penyelidikan," terangnya.

Khusus 11 tersangka anak berhadapan hukum (ABH), lanjut Didik, masing-masing ditempatkan di tiga lokasi berbeda.

"Empat tersangka dititipkan di UPTD PPA Kota Makassar. Kemudian lima orang dititipkan di dinas sosial, dua tersangka dikembalikan di orang tuanya," terang Didik.

Untuk TKP pembakaran DPRD Provinsi Sulsel, ada 14 tersangka.

Kemudian pengrusakan dan pembakaran mobil dalam kantor Kejati Sulsel dua tersangka.

Dan pembakaran serta pengrusakan di DPRD Kota Makassar, 18 tersangka.

"18 di bagi 2, yang 14 melakukan pengerusakan dan pembakaran, kemudian 4 melakukan pencurian, yang 4 ditangani oleh Polsek Rappocini," bebernya.

Diketahui demo berujung kerusuhan terjadi Jumat-Sabtu (29-30/9/2025).

Demo rusuh itu diwarnai pembakaran dua gedung, DPRD Kota Makassar dan DPRD Provinsi Sulsel.

Selain itu, kerusuhan berakibat pada empat korban meninggal dunia.

Tiga diantaranya, staf Humas dan Protokol DPRD Kota Makassar Muh Akbar Basri (26), staf Fraksi PDIP DPRD Kota Makassar Sarinawati (25) dan Kasi Kesra Kecamatan Ujung Tanah, Saiful Akbar (41).

Ketiganya meninggal dunia karena terjebak dalam gedung DPRD Kota Makassar yang terbakar.

Kemudian satu lainnya, driver ojek online Rusmadiansyah alias Dandi (26) teras dikeroyok karena diteriaki Intel Jl Urip Sumoharjo, Makassar.

Prabowo Pembakaran Gedung Niatnya Bikin Rusuh

Prabowo menilai aksi pembakaran gedung DPRD di Kota Makassar adalah tindakan makar.

Menurutnya pembakaran gedung DPRD di sejumlah daerah dilakukan oleh orang-orang yang berniat untuk menciptakan kerusuhan, bukan untuk menyampaikan pendapat.

"Kita lihat di banyak tempat, gedung DPRD, ini adalah instansi negara yang menjalankan kedaulatan negara, alat demokrasi, dibakar. Jadi niatnya bukan menyampaikan pendapat, niatnya adalah bikin rusuh, niatnya adalah mengganggu kehidupan rakyat," kata Prabowo di Rumah Sakit Polri, Jakarta, Senin (1/9/2025).
 
Prabowo juga menyinggung kebakaran gedung DPRD Makassar yang menyebabkan 4 orang aparatur sipil negara (ASN) menjadi korban.

Menurut dia, kejadian itu semakin menegaskan bahwa aksi itu bukanlah penyampaian pendapat karena korban yang jatuh  bukanlah orang-orang yang berpolitik.

"Dan ingat, di Sulawesi Selatan ada 4 ASN, orang tidak bersalah, orang tidak berpolitik (menjadi) korban, gedung DPRD dibakar, ini tindakan-tindakan makar ini, ini bukan penyampaian aspirasi," kata Prabowo.

Prabowo menegaskan bahwa pemerintah akan melindungi setiap aksi unjuk rasa sebagai bentuk penjaminan hak untuk menyampaikan pendapat selama unjuk rasa digelar secara damai dan sesuai aturan.

Namun, ia mengaku mendapatkan laporan bahwa terdapat kelompok-kelompok yang berniat berbuat rusuh dengan membawa petasan.

"Di banyak tempat saya dapat laporan, datang truk-truk, di situ ada petasan-petasan yang berat dan besar, dan ini anggota (polisi) banyak kena petasan," kata Prabowo.

"Ini sudah menurut saya memang-memang sudah perusuh, niatnya membakar, ditemukan truk isinya alat-alat untuk membakar," imbuh dia.

Prabowo menegaskan bahwa pemerintah bakal menyelidiki insiden-insiden tersebut dan bakal menindak pihak-pihak yang bertanggung jawab.

"Kita sudah ada indikasi-indikasi dan kita akan tidak ragu-ragu, saya tidak ragu-ragu membela rakyat, saya akan hadapi mafia-mafia yang sekuat apapun, saya hadapi atas nama rakyat," kata Prabowo.

Aksi unjuk rasa besar-besaran yang berlangsung di berbagai daerah pada Jumat (29/8/2025) hingga Sabtu (30/8/2025) berakhir ricuh.

Demonstrasi yang awalnya ditujukan untuk menyuarakan kekecewaan masyarakat terhadap DPR, kemudian melebar menjadi amarah terhadap aparat kepolisian.

Kericuhan tersebut tidak hanya menimbulkan korban jiwa dan luka, tetapi juga mengakibatkan kerusakan parah pada sejumlah fasilitas publik.

Sejumlah gedung pemerintahan bahkan hangus terbakar setelah dikuasai massa, yakni Gedung Grahadi di Surabaya, Gedung DPRD Makassar, Gedung DPRD Kabupaten Cirebon, Gedung DPRD Solo, Gedung DPRD Kabupaten Kediri, dan Gedung DPRD Nusa Tenggara Barat.

Rusdi Hartono

Rusdi Hartono (lahir 27 April 1969) adalah seorang perwira tinggi Polri yang sejak 12 Maret 2025 mengemban amanat sebagai Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan.

Rusdi lahir di Jakarta pada 27 April 1969.

Ia merupakan alumni dari Akademi Kepolisian pada tahun 1991 bersama dengan Listyo Sigit Prabowo dan Supriono.

Ia melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian pada tahun 2000, Sekolah Staf dan Pimpinan tahun 2006 dan Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi pada tahun 2015.

Kariernya dimulai dari menjabat sebagai perwira pertama di Kepolisian DaerahJawa Tengah pada tahun 1991 dan menjabat sebagai Kepala Kepolisian Sektor Sukorejo pada tahun 1992.

Tidak diketahui pasti kapan ia mulai menjabat sebagai Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Garut, tapi dia menjabat sejak 2008.

Kemudian, pada bulan Juli 2010, dia diketahui menjabat sebagai Kapolres Cimahi sebelum dimutasi menjadi Wakil Direktur Lantas Kepolisian Daerah Riaupada tanggal 7 Oktober 2010.

Selanjutnya, dia menggantikan Joni Triharto pada tanggal 11 Februari 2011 sebagai Direktur Lantas Kepolisian Daerah Kepulauan Riau.

Setelah dua tahun menjabat, ia diketahui menjabat posisi yang sama di Kepolisian Daerah Jawa Barat pada tahun 2013.

Sebelum menjabat sebagai Kapolres Kota Besar Makassar menggantikan Ferry Rahman, dia sebelumnya menjabat sebagai Analis Kebijakan Madya Bidang Regident Korlantas Kepolisian Republik Indonesia.

Kemudian pada tahun 2016, ia menjabat sebagai kepala bagian kuhjar pendidikan pengembangan spesial kurikulum lembaga pendidikan polisi.

Sebelum dimutasi pada tahun 2020 menjadi Kepala Biro Pembinaan Operasi, ia sempat menjabat sebagai Kepala Bagian Analisis dan Evaluasi Biro Pembinaan Operasi yang digantikan oleh Muhammad Firman.

Posisi ini hanya bertahan sementara dan dia kembali dimutasi pada tahun yang sama menjadi Kepala Biro Pengembangan Masyarakat Divisi Hubungan Masyarakat menggantikan Awi Setiyono.

Akhirnya, ia dipromosi pada 29 Desember 2021 menjadi Widyaiswara Utama Sekolah Staf dan Pimpinan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri.

Kemudian pada 14 Oktober 2022, ia menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah Jambi menggantikan Rachmad Wibowo.

Jabatan ini pun berganti dua tahun kemudian menjadi Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan menggantikan Yudhiawan Wibisono.(*)