Gedung DPRD Makassar Rusak Berat, Kementerian PU Putuskan Dirobohkan

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR – Gedung DPRD Kota Makassar di Jalan AP Pettarani akan dirobohkan.

Kantor 50 Wakil Rakyat dan 244 ASN serta staf ini rusak berat akibat pembakaran saat demo berujung ricuh Jumat (29/8/2025) malam lalu.

Demo di penghujung bulan kemerdekaan di Kota Daeng julukan Makassar menanggapi isu nasional dan insiden tragis memicu kemarahan publik. 

Mulai dari kematian Affan Kurniawan (21) pengemudi ojek online tewas setelah diduga dilindas kendaraan taktis Brimob di Pejompongan, Jakarta Pusat, Kamis (28/8/2025). 

Insiden ini memicu gelombang solidaritas dan kemarahan di berbagai daerah, termasuk Makassar.

Tuntutan pembatalan kenaikan tunjangan DPR yang dianggap tidak sensitif terhadap kondisi ekonomi rakyat.

Desakan transparansi gaji dan pembubaran DPR sebagai bentuk protes terhadap ketimpangan kebijakan.

Baca juga: Kementerian PUPR Hitung Perbaikan DPRD Sulsel, Estimasi Awal Rp99 Miliar

Per hari ini Selasa (16/8/2025) Polda Sulsel telah menetapkan 53 tersangka akibat kerusuhan ini. 

Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Dewi Chomistriana, menyebut bangunan tersebut tergolong rusak berat dan tidak memungkinkan untuk direhabilitasi.

Solusinya adalah rekonstruksi atau pembangunan ulang.

Sebelum itu, sisa bangunan pasca kebakaran harus diratakan.

“Mungkin banyak yang masih bisa dimanfaatkan, tapi nonstrukturnya termasuk kategori berat sehingga harus rekonstruksi,” ucap Dewi saat kunjungan ke DPRD Makassar, Selasa (16/9/2025).

Dewi menjelaskan, selain berbahaya, gedung DPRD Makassar sudah tua.

Bangunan ini diresmikan pada 1986 dan kini berusia hampir 40 tahun.

Banyak komponen tidak lagi sesuai standar bangunan saat ini, mulai dari ketahanan gempa, jalur evakuasi, hingga sistem keamanan kebakaran.

“Ada dua massa bangunan terdampak, satu bangunan diresmikan 1986 dan bangunan baru yang diselesaikan pada 2024,” jelasnya.

Dewi menegaskan, perobohan hanya berlaku untuk bangunan lama.

Bangunan baru di sayap kanan gedung utama hanya mengalami kerusakan ringan dan cukup direhabilitasi.

Kementerian akan mendahulukan rehabilitasi gedung rusak ringan dengan target selesai Desember 2025.

“Yang ringan bisa diselesaikan Desember 2025 sehingga bisa dimanfaatkan awal 2026,” paparnya.
 
Anggaran Rekonstruksi dan Rehabilitasi Dihitung Ulang

Ditjen Cipta Karya Kementerian PU akan mengkaji ulang kebutuhan anggaran rekonstruksi dan rehabilitasi gedung DPRD pasca terbakar.

Awalnya, kementerian menaksir anggaran sekitar Rp55 miliar.

Namun, setelah melihat langsung kondisi bangunan, anggaran dipastikan berubah.

“Hitungan awal untuk seluruh massa bangunan Rp55 miliar, tapi harus dihitung ulang karena rekonstruksi akan mengubah biaya,” tuturnya.

Termasuk jumlah lantai.

Ada kemungkinan lebih tinggi dari bangunan lama karena kebutuhan ruang bertambah.

Dinas PU Kota Makassar telah mengusulkan anggaran Rp375 miliar untuk pembangunan gedung 10 lantai.

 Namun, kata Dewi, usulan itu akan dikaji kembali.

Respons Pemkot Makassar

Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mengapresiasi perhatian pemerintah pusat atas tragedi 29 Agustus lalu.

“Kami melihat pemerintah hadir menyelesaikan persoalan di daerah. Dari tragedi 29 Agustus, kami sudah komunikasi dengan Bu Dirjen. Insyaallah proses perbaikannya bisa berjalan cepat dan bisa kita pakai kembali,” harapnya.

Gedung DPRD yang baru diharapkan dilengkapi sistem keamanan yang baik.

Kunjungan Dirjen Cipta Karya, Dewi didampingi Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, Ketua DPRD Makassar Supratman, Wakil Ketua Anwar Faruq, Anggota DPRD Basdir, Sekretaris DPRD Andi Rahmat Mappatobba, Kepala Dinas PU Zuhaelsi Zubir, Camat Rappocini Aminudin, dan sejumlah pejabat lainnya. (*)