Kerusuhan Makassar Jadi Evaluasi Nasional, Mendagri Minta Intelijen Jeli Baca Potensi Gangguan

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Aksi demonstrasi berujung pembakaran dua kantor DPRD di Sulsel menjadi pembelajaran berharga.

Dua gedung DPRD dibakar yaitu DPRD Sulsel dan DPRD Kota Makassar.

Aksi demonstrasi berakhir anarkis ini menyita perhatian Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

Tito meminta seluruh pihak mempelajari aksi kemarin.

"Belajar pengalaman kemarin aksi kekerasan yang ada, kita harus lebih kompak. Terutama pendekatan kepada tokoh-tokoh masyarakat dan kepada semua elemen masyarakat, kemudian Forkopimda kompak," ujar Tito Karnavian di Baruga Asta Cita, Rujab Gubernur Sulsel, Makassar pada Kamis (11/9/2025).

Baca juga: Empat Jam Mendagri Tito Karnavian Evaluasi Tertutup Kepala Daerah se-Sulsel

Perhatian khusus diberikan Tito Karnavian kepada pihak aparat keamanan di Sulsel.

Tito Karnavian secara khusus meminta pihak aparat memperkuat pembacaan situasi yang berpotensi kericuhan.

"Kemudian  deteksi intelijen juga harus kuat untuk membaca potensi gangguan di masyarakat. Lebih baik mencegah daripada menunggu peristiwa terjadi," tegas Tito.

Namun Ketika telah terjadi gangguan keamanan, penanganan harus cepat dilakukan.

Mulai dari rehabilitasi bagi korban wafat hingga korban luka-luka.

Kemudian rekonstruksi harus segera ditangani. Bila sifatnya ringan maka bisa melalui pemerintah daerah.

"Sedangkan kerusakan berat akan ditangani oleh Kementerian PU," lanjutnya.

Sebagai contoh, kerusakan Gedung DPRD Sulsel dan Makassar tergolong berat.

Sehingga Kementerian PU dipastikan turun memberikan anggaran rekonstruksi.

Kementerian PU memang menyiapkan Alokasi sebesar Rp 900 miliar guna memperbaiki fasilitas umum (fasum) hingga gedung pemerintahan se-Indonesia.

Pemprov pun diminta mengajukan usulan kebutuhan perbaikan gedung.

Pemprov Sulsel sudah menghitung alokasi dibutuhkan perbaikan gedung DPRD Sulsel.

"Kita sudah mengajukan surat, sudah ada standar form dikasih dari kementerian, anggarannya yang kita ajukan sudah dihitung sekitar Rp 233 miliar di provinsi ke pusat," ujar Gubernur Sulsel Andi Sudirman.

Andi Sudirman menyebut Kementerian PU sudah mengirim format pengusulan.

Sementara pihak pemprov sudah mengisi format tersebut dan mengirim kembali ke Kementerian PU.

Anggaran Rp 233 miliar itu hanya untuk memperbaiki Gedung DPRD Sulsel.

"Itu untuk semua punya provinsi. Kalau DPRD kota nanti dihitung (Pemkot) juga berapa harus diperbaiki," jelasnya.

Terkait alokasi pendukung di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan, Andi Sudirman menyebut nilainya tidak besar.

Sebab fokus pemda hanya memastikan DPRD Sulsel memiliki kantor sementara.

Laporan Wartawan Tribun-Timur.com, Faqih Imtiyaaz