Prof Qasim Minta Mahasiswa Kembali ke Kampus, Ajak Manfaatkan Teknologi

Menurutnya, hal itu tidak memberi manfaat bagi bangsa. 

“Ada guru besar yang sampai gila-gilaan mendukung capres tertentu. Mana perasaan dan independensi itu? Tidak ada gunanya guru besar kumpul hanya untuk bikin pernyataan politik,” tegasnya.

Karena itu, ia mengajak para akademisi kembali fokus ke kampus dan mendidik mahasiswa agar tidak terjebak dalam aksi-aksi jalanan yang justru bisa dimanfaatkan pihak lain.

“Mari kita kembali ke kampus, mengingatkan mahasiswa untuk berhenti demo. Mereka tidak bisa melawan gerakan digitalisasi yang mengerahkan orang-orang di luar kalangan akademisi. Kalau mahasiswa ikut turun, mereka kalah di lapangan dan hanya jadi bagian dari kerusuhan,” jelasnya.

Ia menutup dengan pesan agar civitas akademika tidak ketinggalan menguasai era baru ini. 

“Presiden sudah bersungguh-sungguh mau memperbaiki bangsa kita. Kita bisa konyol kalau tidak bisa menguasai era digital ini,” tambah dia.

Sementara itu, Guru Besar Universitas Hasanuddin (Unhas), Prof Pangerang Moenta, menegaskan bahwa persoalan bangsa saat ini berakar pada ketimpangan ekonomi yang diperparah oleh praktik demokrasi liberal-kapitalistik. 

“Sesuai temanya, kalau kita bicara pemulihan, berarti negara kita memang sedang tidak sehat. Dari forum dosen insan cita, disimpulkan bahwa sumbu persoalan kita adalah ketimpangan ekonomi yang ditopang oleh ketidakadilan dan inkonsistensi,” kata Prof Pangerang.

Mengutip teori Robert Segment, Prof Pangerang menyebut solusi harus dimulai dari akar masalah. 

“Kalau sumbunya ekonomi, maka harus ada kebijakan ekonomi yang lebih baik. Hukum itu bagian terakhir. Sebelum hukum, yang lebih mendasar adalah sistem demokrasi kita,” ungkapnya.

Ia menyoroti praktik demokrasi di Indonesia yang dinilai jauh dari semangat sila keempat Pancasila. 

“Kita ini lebih mempraktikkan demokrasi liberal-kapitalistik yang bermodal selalu menang dalam pemilu, sehingga wajar setelah terpilih mereka melupakan rakyat. Akhirnya, Pancasila tidak pernah lagi kita singgung ketika bicara demokrasi,” uajrnya.

Menurutnya, sistem pemilu terbuka semakin memperkuat dominasi modal dalam politik. 

Artinya, kata dia, yang terpilih adalah mereka yang paling banyak suara, dan suara itu umumnya dikuasai yang punya modal besar. 

"Di sinilah pakar harus merumuskan kebijakan baru agar bisa diperbaiki,” kata dia.