Polda Sulsel Segera Tetapkan Tersangka Pembakar Kantor DPRD Makassar, Siapa Pelakunya?

TRIBUN-TIMUR.COM - Polda Sulsel segera menetapkan tersangka kasus terbakarnya kantor DPRD Makassar pada Jumat (29/8/2025).

Ada tiga orang meninggal dunia insiden kebakaran kantor DPRD Makassar.

Yaitu Akbar Basri alias Abay, Sarina Wati, Syaiful Akbar.

Sarinawati (26) merupakan staf Fraksi PDIP DPRD Kota Makassar.

Korban ditemukan dalam kondisi terbakar dan sempat dirujuk ke RS Bhayangkara.

Baca juga: Duka KKSS untuk Affan dan ASN Terbakar di DPRD Makassar: Jaga Sipakatau Sipakainge dan Sipakalebbi

Syaiful (43) Kasi Kesra (Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat) Kecamatan Ujung Tanah. Ia meninggal di RS Grestelina akibat luka bakar serius. 

Muhammad Akbar Basri (Abay) juga staf humas DPRD Makassar. Ia ditemukan tewas di lokasi kejadian.

Kapolda Sulsel, Irjen Rusdi Hartono, menyebut sudah mengidentifikasi calon tersangka.

"Mohon dukungan dari masyarakat atas apa yang telah kami lakukan. Potensial suspek sudah ada. Mudah-mudahan semua ini bisa kami selesaikan sebaik-baik," ujar Rusdi yang sudah lima bulan lebih menjabat Kapolda Sulsel.

Rusdi dilantik menjabat Kapolda Sulsel 12 Maret 2025.

Mantan Kapolda Jambi itu menegaskan, beberapa terduga pelaku sudah teridentifikasi dan akan diproses hingga ke meja hijau.

"Saya katakan tadi, potensial suspek sudah ada. Mudah-mudahan tidak berapa lama lagi kita bisa melakukan pendekatan hukum yang lebih jelas ke depan," sebutnya.

Rusdi menyebut, total kendaraan terbakar sebanyak 61 mobil dan 15 motor.

Puluhan kendaraan yang tampak rongsok dijadikan bukti kuat dalam penyelidikan.

"Ini menjadi salah satu bukti kerusakan dan juga aset negara di sini," bebernya.

Kerugian negara akibat insiden tersebut mencapai Rp250 miliar.

"Total sekitar Rp250 miliar kerugian negara yang diakibatkan oleh perilaku masyarakat yang tidak bertanggung jawab," ungkap Rusdi.

"Termasuk tiga nyawa saudara kita harus menjadi korban dari perilaku-perilaku tersebut," tuturnya.

Irjen Rusdi juga mengecek beberapa sudut bekas kobaran api, termasuk bagian lobi utama gedung DPRD.

Dari atas lobi, ia menatap ke dalam gedung dan jejeran mobil yang hanya menyisakan rangka.

Ia juga mendapati sebilah parang di sudut selatan lobi dan meminta petugas Labfor segera mengamankan barang bukti tersebut.

"Kita lihat di sini aset negara terbakar, dan juga ada saudara kita harus meninggal dunia di tempat ini," kata alumnus Akpol 1991 ini.

Olah TKP dilakukan sebagai bentuk penyelidikan untuk mengungkap pelaku terlibat dan harus bertanggung jawab.

"Ini proses yang kita lakukan, dan tentunya ini akan lebih memperjelas nanti apa yang terjadi di sini," terangnya.

Kabid Labfor Polda Sulsel Kombes Pol Wahyu Marsudi mengatakan, total personel olah TKP sebanyak 14 orang.

"Kita bersama dengan rekan INAFIS, kita 14 orang, tujuh orang dari BidLabfor dan tujuh orang dari INAFIS," kata Wahyu.

Langkah pertama olah TKP adalah observasi umum.

"Observasi umum itu melihat tingkat penjelajahan api, kemudian ada kira-kira berapa titik, nanti kita fokuskan dari kira-kira penyebabnya apa," terangnya.

Wahyu belum memastikan waktu rampungnya olah TKP, namun pihaknya mengupayakan selesai secepatnya.

"Semoga hari ini sudah ada titik tenang, tapi kami tidak menjanjikan hari ini kelar. Kami tetap berusaha, bekerja semaksimal mungkin," jelasnya.

Jika belum rampung hari ini, olah TKP dilanjutkan Selasa besok.

"Moga-moga hari ini selesai, kalau tidak, kita lakukan besok pagi," sebutnya.

Wahyu menjelaskan, olah TKP memerlukan waktu lama karena area terbakar cukup luas.

"Gedungnya cukup tinggi dan banyak sekali mobil yang terbakar. Tingkat kesulitannya memang sangat tinggi karena banyak sumber api," pungkasnya. 

TNI Jaga Kantor Pemerintahan

Ribuan personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) disebar menjaga sejumlah kantor pemerintahan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

Pengerahan dilakukan usai demo berujung rusuh menyebabkan dua kantor DPRD terbakar, Jumat (29/8/2025) malam.

Dua gedung terbakar yakni Kantor DPRD Kota Makassar di Jl AP Pettarani dan Kantor DPRD Sulsel di Jl Urip Sumoharjo.

Sejumlah kantor dijaga TNI terpantau di Kantor Gubernur Sulsel, Jl Urip Sumoharjo. 

Kantor tersebut berjarak sekitar satu kilometer dari Markas Kodam XIV Hasanuddin.

Puluhan prajurit TNI dengan brevet Kostrad tampak berjaga di kantor Gubernur Andi Sudirman Sulaiman.

Penjagaan juga dilakukan di Balai Kota Makassar, Jl Ahmad Yani, yang berada tepat di depan Mapolrestabes Makassar.

Pangdam XIV Hasanuddin, Mayjen TNI Windiyatno, membenarkan pengerahan pasukan saat ditemui di markasnya, Jl Urip Sumoharjo, Kecamatan Panakkukang, Makassar, Senin (1/9/2025) siang.

Windiyatno menyebut ribuan personel TNI dikerahkan menjaga kondusivitas Makassar dan Sulawesi Selatan secara umum.

Pasukan terdiri dari tiga matra: Darat, Laut, dan Udara.

“Iya, kita sesuai permintaan. Kemarin ada permintaan dari Pak Gubernur (Andi Sudirman Sulaiman), untuk mengamankan kantor,” kata Mayjen TNI Windiyatno.

Selain kantor pemerintahan, sejumlah kantor kepolisian juga dijaga TNI.

Mulai dari Mapolrestabes Makassar hingga polsek-polsek di kota berpenduduk 1,4 juta jiwa ini.

“Kantor-kantor pemerintah, gubernur, balaikota, DPRD, dan dari kepolisian juga minta perbantuan,” jelas Windiyatno.

Total prajurit dikerahkan mencapai 5.000 orang.

“Secara keseluruhan kita di Sulawesi Selatan, baik dari TNI AL, AD, dan Koopsau, itu 5.000 orang,” tegasnya.

Windiyatno mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak mudah terpancing isu liar.

“Silakan beraktivitas seperti biasa, mencari nafkah untuk keluarganya, silakan berjihad untuk keluarganya agar sejahtera,” imbuh Windiyatno.

“Hilangkan rasa waswas dan rasa takut. Yang penting kita selalu waspada dan jaga keamanan di jalan dan di mana pun,” tuturnya.

Terpisah, Kasi Humas Polrestabes Makassar, AKP Wahiduddin, membenarkan adanya penjagaan TNI di Mapolrestabes Makassar.

“Saya belum tahu ada berapa banyak. Benar memang ada penjagaan, sudah dua hari belakangan, sejak Sabtu,” tuturnya. (*)