IMM Makassar Timur Desak Transparansi Penanganan Kasus Affan Kurniawan

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Makassar Timur mendesak adanya reformasi total di tubuh Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Dorongan ini muncul menyusul berbagai kasus yang mencoreng citra kepolisian, termasuk tindakan represif aparat serta penanganan yang dinilai tidak transparan dalam kasus pembunuhan driver ojek online, Affan Kurniawan.

Ketua PC IMM Makassar Timur, Raihan Renanda H, menegaskan bahwa Polri perlu melakukan pembenahan menyeluruh, tidak hanya dalam aspek internal tetapi juga pada sistem pengawasan dan akuntabilitas publik.

Baca juga: Satpol PP dan Damkar Wajo Amankan Demo di DPRD Besok, Tameng Huru-hara Disiagakan

“Kami menuntut reformasi total Polri agar kembali menjadi institusi yang benar-benar mengayomi dan melindungi rakyat. Polri tidak boleh dibiarkan menjadi alat kekuasaan yang justru menakut-nakuti masyarakat,” ujar Raihan dalam keterangannya, Minggu (31/8/2025).

Ia menambahkan bahwa tindakan represif aparat bukanlah hal baru, melainkan peristiwa berulang.

“Kejadian kekerasan aparat terhadap rakyat di Makassar tahun 2004 di mana Polisi Masuk menyusuri kampus UMI dan memukuli Mahasiswa, lalu kembali terulang di tahun 2019, dan kini pola represif itu muncul lagi. Padahal, seharusnya Polri menjamin keamanan para demonstran, bukan justru menindas mereka. Ruang-ruang dialog harus dibuka agar aspirasi masyarakat bisa tersampaikan dengan damai,” tegas Raihan.

Lebih lanjut, IMM Makassar Timur juga secara tegas meminta Presiden untuk mencopot Kapolri sebagai bentuk pertanggungjawaban moral atas berbagai kasus yang merusak citra kepolisian.

“Ketika kepercayaan publik runtuh, maka pimpinan tertinggi harus bertanggung jawab. Kami menilai pencopotan Kapolri adalah langkah tepat untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian,” tambahnya.

Kasus pembunuhan driver ojol, Affan Kurniawan, juga menjadi sorotan tajam IMM Makassar Timur. Mereka menilai penanganan kasus ini lamban dan tidak transparan.

“Keluarga korban dan publik berhak mendapatkan kejelasan. Jangan ada lagi praktik menutup-nutupi kasus. Aparat harus transparan dan menegakkan hukum tanpa pandang bulu,” tegas Raihan.

Selain itu, IMM Makassar Timur mengecam keras berbagai tindakan represif yang dilakukan oknum Polri terhadap warga dan aktivis. Menurut mereka, tindakan semacam itu justru menunjukkan wajah kepolisian yang jauh dari semangat reformasi.

“Polisi seharusnya melindungi, bukan menindas. Jika tindakan represif terus berulang, maka wajar bila masyarakat semakin hilang kepercayaan,” tutup Raihan.

"Kami dari IMM Makassar Timur menyatakan akan terus mengawal isu-isu penegakan hukum dan hak asasi manusia, serta siap melakukan konsolidasi bersama elemen masyarakat," katanya.