Bupati Luwu: Jangan Banyak Rapat, Anggaran Stunting Berikan Langsung ke Bidan dan Ahli Gizi

TRIBUN-TIMUR.COM, LUWU - Bupati Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, Patahuddin mengkritik pola penanganan stunting yang dinilainya masih terlalu banyak diisi rapat dan seremoni.

Penegasan itu ia sampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Tingkat Kabupaten Luwu.

Ia mendesak, agar anggaran percepatan penurunan stunting dialihkan langsung ke tenaga kesehatan di garda terdepan, seperti bidan dan ahli gizi.

Menurut Patahuddin, fokus utama haruslah aksi nyata di lapangan.

Bukan menghabiskan waktu dan anggaran untuk koordinasi yang berbelit.

"Target kita adalah penurunan stunting, tidak perlu sering-sering rapat. Kalau regulasinya memungkinkan, anggarannya kasih ke bidan-bidan atau ahli gizi supaya cepat penurunan stunting," ungkapnya, di Ruang Pola Andi Kambo, Senin (10/11/2025).

Dalam kapasitasnya sebagai Ketua Pengarah TPPS, Patahuddin mengingatkan bahwa stunting bukan sekadar masalah kesehatan anak.

Ia menyebutnya, sebagai isu strategis yang berdampak langsung pada kualitas sumber daya manusia (SDM) dan produktivitas daerah di masa depan.

Baca juga: Dinkes Sulsel Targetkan Angka Stunting Turun Akhir Tahun, Kejar Target Nasional

Oleh karena itu, ia menuntut intervensi yang lebih cepat dan terpadu.

Patahuddin meminta forum koordinasi itu menjadi ajang evaluasi konkret terhadap program yang telah berjalan bukan sekadar formalitas.

"Identifikasi anak-anak yang stunting, lalu secepatnya kita beri perhatian. Kita bersama-sama, bahu membahu, bagaimana agar anak-anak cepat keluar dari kondisi stunting," bebernya.

Penanganan stunting, lanjutnya, juga membutuhkan keterlibatan lintas sektor secara serius.

Patahuddin secara khusus menyoroti peran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim).

"Ketersediaan rumah layak huni dan lingkungan yang bersih tentu juga berpengaruh pada tumbuh kembang anak," tambahnya.

Plt Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Luwu, Masling Malik, melaporkan bahwa rapat koordinasi ini bertujuan utama untuk sinkronisasi.

"Rakor ini diharapkan mewujudkan sinkronisasi pelaksanaan program percepatan penurunan stunting di tingkat kabupaten, kecamatan, hingga desa," jelasnya.

Kegiatan yang diikuti 242 peserta dari unsur OPD, Tim Penggerak PKK, camat, kepala desa/lurah, dan tenaga kesehatan.

Ini diharapkan dapat menyusun strategi perbaikan kebijakan.

Targetnya adalah menyusun rencana aksi yang lebih tajam sesuai Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting (RAN-PASTI).(*)