TKD Luwu 2026 Anjlok Rp228,57 Miliar, Dana Desa Turun Drastis

Pemerintah Siapkan Mitigasi

Kepala Bidang Anggaran BKAD Luwu, Sarto, mengonfirmasi data tersebut.

"Iya untuk DAK fisik hilang, pusat tidak kasih lagi," akunya.

"Termasuk DAK non fisik ketahanan pangan dan pertanian," tambah Sarto.

Menurutnya, penurunan drastis pada pos-pos belanja spesifik tersebut memaksa pemerintah untuk melakukan penyesuaian total.

"Data rincian ini yang menjadi dasar kami. Dalam waktu dekat, kami akan bertemu dengan seluruh SKPD untuk memitigasi dampak dari pemotongan ini. Belanja wajib harus dipenuhi dulu, baru kita sesuaikan program lain," kata Sarto.

Ia merinci, alokasi TKD yang diterima Luwu untuk tahun anggaran 2025 mencapai sekitar Rp1,298 triliun.

Dengan adanya pemotongan, sambung Sarto, pagu sementara untuk tahun 2026 diperkirakan berada di angka Rp1,065 triliun.

Kondisi ini memaksa Pemkab Luwu untuk menyusun ulang skala prioritas belanja daerah.

Menurut Sarto, langkah pertama yang akan diambil adalah mengamankan alokasi untuk belanja wajib.

Seperti gaji aparatur sipil negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

"Yang jelas belanja wajib harus dipenuhi dulu, baru kita beranjak menyesuaikan pada program yang lain, seperti belanja operasional dinas," bebernya.

Sebagai respons cepat, Sarto menambahkan, BKAD akan segera menggelar pertemuan dengan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Pertemuan ini untuk membahas penyesuaian program dan kegiatan imbas dari pemangkasan anggaran ini.

Sementara itu, untuk tahun anggaran 2025, Sarto memastikan pos-pos belanja strategis, termasuk pembayaran gaji tenaga honorer, masih aman.

"Untuk gaji honorer tahun 2025 kita sudah plot anggarannya dalam satu tahun ini, jadi akan dibayarkan," jelasnya.

Laporan Jurnalis Tribun-Timur.com, Muh Sauki Maulana