DPRD Luwu Tetapkan KUA-PPAS 2026, Pendapatan Daerah Ditarget Rp1,6 Triliun

Ia mencontohkan Bendung Radda dan Padang Sappa yang belum diikuti intervensi lanjutan ke sawah-sawah terhubung.

“Apapun yang kita berikan ke Dinas Pertanian, kalau tidak didukung dengan irigasi, itu tidak akan maksimal,” kata Summang, Kamis (11/9/2025).

Ia juga menyinggung keterbatasan PAD dari sektor pertanian.

Meski ada alokasi Rp100 juta, realisasi PAD baru Rp5 juta.

“Padahal kita berharap intervensi anggaran itu bisa mengaktifkan PAD,” ujarnya.

Legislator PKB, Aripin, meminta Dinas Pertanian transparan soal pergeseran anggaran. Ia mengingatkan agar kegagalan penangkaran benih tidak terulang.

“Sekarang ada 3,8 hektar dengan PAD Rp5,1 juta. Kita harus terbuka, karena kalau ada kebutuhan yang lebih mendesak, bisa kita prioritaskan,” ucapnya.

Mappatunru dari Partai Perindo menyoroti kualitas bibit bantuan yang tidak layak.

“Kemarin ada bantuan bibit padi yang 70 persen tumbuhnya justru rumput. Saya juga sudah beberapa kali usulkan pembenahan irigasi Buntu Kamiri, tapi tidak pernah diindahkan,” katanya.

Akbar Sunali meminta belanja alsintan tidak dilakukan secara gelondongan, melainkan mencantumkan nama kelompok tani atau desa penerima.

“Ini tugas Dinas Pertanian untuk melakukan verifikasi agar penyaluran tepat sasaran,” ujar legislator PPP itu.

Dari pihak eksekutif, TAPD menjelaskan tidak ada tambahan alokasi anggaran untuk Dinas Pertanian dalam APBD Perubahan 2025.

Namun, ada pergeseran Rp1,3 miliar dari pos pembelian combine harvester ke belanja bahan.

Dana itu dialokasikan Rp800 juta untuk pembelian bibit, sisanya untuk pembangunan jalan tani.

Kasubag Pengadaan Dinas Pertanian, Narsum Naim, menyebut tiga jenis alsintan siap direalisasikan pada 2025.

“Hand traktor, mesin pembibit jagung, dan unit lainnya fisiknya sudah ada. Jadi insya Allah bisa direalisasikan tahun depan,” katanya. (*)