Provinsi Luwu Raya
Dukungan Pemekaran Provinsi Luwu Raya dari Pegunungan Lutra
Harapan akan pemerataan pembangunan, peningkatan ekonomi, serta kemudahan akses layanan publik menjadi alasan utama.
Penulis: Andi Bunayya Nandini | Editor: Alfian
Ia berharap kepala daerah di wilayah Luwu Raya dapat menjadi representasi masyarakat dalam melakukan komunikasi politik di tingkat provinsi hingga pusat.
“Kalau bicara siapa yang paling bertanggung jawab, menurut kami semua harus bertanggung jawab. Tapi kepala daerah harus tampil mewakili masyarakat untuk melakukan komunikasi politik ke tingkat atas,” jelasnya.
Menurut Abd Wahid, pembentukan Provinsi Luwu Raya akan membawa perubahan signifikan bagi masyarakat adat, terutama dari sisi perekonomian dan pelayanan administrasi.
“Masyarakat adat selama ini sangat rentan dimiskinkan. Kami berharap dengan provinsi baru, negara bisa lebih dekat hadir untuk masyarakat adat. Yang paling terasa nanti adalah perubahan ekonomi dan kemudahan pengurusan administrasi,” terangnya.
Ia juga menyoroti ketimpangan pembangunan yang selama ini dirasakan masyarakat adat di wilayah pegunungan.
“Akses dari ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan ke wilayah pegunungan kami sangat jauh. Kami berharap dengan Provinsi Luwu Raya, akses lebih dekat dan pembangunan infrastruktur bisa lebih berkeadilan,” tambahnya.
Abd Wahid menutup pernyataannya dengan harapan agar seluruh unsur pemerintahan bekerja maksimal dan bersinergi demi terwujudnya Provinsi Luwu Raya. (*)
| Setahun Disusun, Naskah Akademik Provinsi Luwu Raya Akhirnya Rampung |
|
|---|
| Ketua Komisi II DPR RI Minta Kajian DOB Luwu Raya Dibuat Lebih Objektif |
|
|---|
| Komisi II DPR RI Kumpul Kepala Daerah Se-Luwu Raya di Rujab Gubernur Sulsel Bahas Pemekaran |
|
|---|
| Pemekaran Luwu Raya, PT Vale Tetap Patuh Aturan dan Jalankan Program Pemberdayaan |
|
|---|
| Dirjen Otda Sebut 370 Draft DOB Menumpuk, Luwu Raya Belum Pasti 2026 |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/makassar/foto/bank/originals/20260210-Warga-Lutra.jpg)