Enam Fraksi di DPRD Luwu Utara Sepakat Tolak Kenaikan Gaji DPR RI

TRIBUN-TIMUR.COM - Enam fraksi di DPRD Luwu Utara menolak kenaikan gaji anggota DPR RI.

Keenam fraksi yaitu Fraksi Golkar, PAN, Gerindra, Nasdem, PKB, dan Demokrat.

Pernyataan itu disampaikan saat menerima aspirasi dari Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Luwu Utara di Kantor DPRD Luwu Utara, Sabtu (30/8/2025).

"Sama tuntutan yang dipusat. Kurang lebih ada 100 orang," jelas Kabag Umum Sekretariat DPRD Luwu Utara, Musbar kepada Tribun-Timur.com, Sabtu (30/8/2025).

Kata Musbar, Bupati Andi Abdullah Rahim dan Ketua DPRD Husain menemui massa di Sekretariat HMI Cabang Luwu Utara.

Wakil Ketua I, DPRD Luwu Luwu Utara, Karemuddin mengaku, penyampaian aspirasi sah di sistem demokrasi.

Baca juga: Demonstrasi Berujung Pembakaran 2 Kantor Parlemen, Sosiolog Unhas: Akumulasi Kekecewaan Masyarakat  

"Rakyat punya hak menyampaikan aspirasinya, itu di lindungi undang-undang, jadi selama itu aspirasi rakyat sah dan wajar," jelas politisi Partai PAN itu.

Memaksimalkan fungsi legislasi dan mendengar aspirasi rakyat menjadi kekuatan bagi anggota dewan untuk mengambil kepercayaan rakyat.

"Saya sadar betul menjakankan apa yang jadi kewajiban saya menjadi wakil mereka. Silakan tanya pendukung saya adakah yang tidak puas, kalau mereka kecewa sama saya sebagai wakilnya 24 jam saya siap datangi," bebernya.

"Jadi keprcayaan publik itu tergantung bagaimana para wakil rakyat merawat pemilihnya," tambahnya.

Kata Karemuddin, ia menyesalkan tindakan nirempati anggota DPR RI yang berjoget-joget saat tuntutan masyarakat memuncak.

"Terkait DPR RI, kami juga kecewa, naik gaji bukan hal luar biasa, yang luar biasa itu kenapa pake joget-joget," akunya.

Demonstrasi yang dilakukan berhasil mendesak Bupati Lutra, Ketua DPRD dan enam fraksi menandatangani surat pernyataan.

Ketua DPRD Luwu Utara, Hamka, menyikapi tuntutan aliansi mahasiswa dan Masyarakat Luwu Utara (Amar) enam poin disepakati.

"Surat keputusan ini akan kita tembuskan ke pusat," jelasnya.