Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Tambang Nikel Diduga Penyebab Banjir di Ussu, Legislator Lutim dan Walhi 'Serang' PT PUL

Walhi Sulsel melayangkan desakan keras kepada pemerintah untuk segera menghentikan total aktivitas tambang nikel PT PUL.

Penulis: Muh. Sauki Maulana | Editor: Alfian
Istimewa/Walhi
BANJIR USSU - Banjir melanda Jl Trans Sulawesi di Desa Ussu, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, Selasa (28/4/2026). Walhi menilai, banjir ini disebabkan aktivitas penambangan PT PUL. 

TRIBUN-TIMUR.COM, LUWU TIMUR – Anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, bakal memeriksa aktivitas PT Prima Utama Lestari (PT PUL) di Desa Ussu, Kecamatan Malili, Sulawesi Selatan.

Legislator meradang setelah insiden banjir bercampur lumpur terjadi pada Senin (27/4/2026).

Ketua Komisi III DPRD Luwu Timur, Muhammad Rivaldi mengaku prihatin atas kejadian banjir yang melanda Jl Poros Trans Sulawesi.

"Sudah beberapa kalau kejadian itu. Sebelumnya, teman-teman mahasiswa sudah sikapi. Akhirnya Dinas Lingkungan Hidup (DLH), DPRD, mahasiswa, dan pihak PT PUL pernah melaksanakan RDP," bebernya kepada Tribun-Timur.com, Selasa (28/4/2026) siang.

"Setelah itu, kemudian dilahirkan rekomendasi setelah kita sebelumnya melakukan kunjungan langsung ke lapangan," tambah Rivaldi.

Menurut legislator Partai PAN itu, DLH Luwu Timur sudah mengeluarkan rekomendasi yang ditujukan ke Inspektur Tambang Kementerian ESDM.

"Kami minta sikap DLH. Tapi kewenangannya hanya bisa merekomendasikan ke Inspektur Tambang. Karena kewenangan kembali ke provinsi. Tapi kita tunggu hasil kunjungan lapangannya, rencananya di awal bulan," bebernya.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulawesi Selatan melayangkan desakan keras kepada pemerintah untuk segera menghentikan total aktivitas tambang nikel PT PUL.

Baca juga: Perda Masyarakat Hukum Adat Mandek, Tanah Leluhur To Cerekang Diserobot Tambang

Langkah tegas ini diambil menyusul bencana banjir lumpur yang kembali menerjang pemukiman warga pada Senin, (27/4/2026).

WALHI menilai, banjir merupakan dampak nyata dari eksploitasi lahan yang membabi buta.

Kepala Departemen Eksternal WALHI Sulsel, Rahmat Kottir, menegaskan aktivitas PT PUL telah melampaui batas toleransi lingkungan.

Dampaknya tidak hanya merendam rumah warga, tetapi juga melumpuhkan urat nadi ekonomi di wilayah tersebut.

"Kami mendesak Pemerintah untuk menindak tegas dan menghentikan aktivitas PT PUL. Banjir ini merusak akses jalan penghubung Desa Atue dan mengganggu lalu lintas provinsi. Aktivitas warga lumpuh total," tegas Rahmat.

Menurut analisa WALHI, setiap kali hujan turun, luapan lumpur dari area tambang selalu menghantui warga.

Ini menjadi sinyal merah bahwa daya dukung dan daya tampung lingkungan di Desa Ussu sudah mencapai titik nadir atau telah terlampaui.

Sumber: Tribun Timur
Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved