Pantas Minta DOB Luwu Tengah, Ternyata Warga Walmas Tempuh 70 Km Urus Administrasi ke Belopa

Ringkasan Berita:

• Warga Walmas Kabupaten Luwu mesti menempuh jarak 70 kilometer apabila ingin mengurus administrasi
• Baik itu urus SIM, KTP, KK, dan keperluan lainnya
• Oleh karena itu warga Walmas meminta DOB Luwu Tengah

TRIBUN-TIMUR.COM, LUWU - Masyarakat Walenrang-Lamasi (Walmas) Kabupaten Luwu mesti menempuh jarak 70 kilometer apabila ingin mengurus administrasi.

Mereka harus ke Kota Belopo Luwu untuk mengurus KTP, SIM, adapun keperluan pelayanan publik lainnya.

Perwakilan Aliansi Wija to Luwu dari Walenrang Utara, Kabupaten Luwu, Yandi mengungkapkan keluhan itu jadi alasan mereka menuntut pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Luwu Tengah.

Bagi Yandi dkk, Luwu Tengah bukan soal menambah kursi pemerintahan.

Menurutnya, ini jadi cara memangkas pelayanan publik yang selama ini terpisah jarak hampir 70 kilometer jauhnya dengan ibu kota Kabupaten Luwu, Belopa.

Alumnus Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar itu menilai, Andi Sudirman luput membahas mengenai kebutuhan penting masyarakat Walmas itu.

"Narasi yang dibangun Gubernur dan Sekdanya hanya dari segi aspek regulasi, bahwa sedang ada moratorium dan sulit dilakukan pemekaran. Lupa bahwa Luwu Tengah sudah menjadi kebutuhan masyarakat demi percepatan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik," terangnya.

Delapan jam perjalanan Aliansi Wija to Luwu dari Walenrang Utara, Kabupaten Luwu, hanya berujung pada 'ceramah' satu arah tentang moratorium di Rujab Gubernur Sulsel, Jl Sungai Tangka, Kota Makassar, Kamis (29/1/2026) malam.

Aliansi merasa pertemuan dengan Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman dan Sekda, Jufri Rahman merupakan formalitas tanpa solusi konkret.

"Tidak ada sesi dialog, hanya pemaparan satu arah saja. Itulah yang membuat kami semua geram," jelas perwakilan aliansi, Yandi kepada Tribun-Timur.com, Jumat (30/1/2026) sekitar pukul 09.37 Wita pagi.

Pertemuan selama hampir dua jam dibalut makan malam itu, menurut Yandi, tak lebih dari sekedar pelepas kewajiban.

"Pertemuan semalam hanya menunaikan kewajiban pemprov soal isu yang tengah berkembang di Luwu Raya, tanpa bisa menemukan solusi kongkrit. Apalagi mendorong rekomendasi dan pengawalan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Luwu Tengah dan Provinsi Luwu Raya," ungkapnya.

Luapan kekecewaan Yandi, beserta aliansi dilanjutkan dengan usaha mengajak Andi Sudirman untuk berdialog langsung.

"Iye benar, makanya kami mendatangi kembali gubernur setelah pertemuan itu," akunya.