Ipmil Luwu Sebut Pertemuan Gubernur Sulsel Tak Hasilkan Solusi DOB

Ringkasan Berita:

• Ipmil Luwu kecewa dengan pertemuan bersama Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman dan kepala daerah se-Luwu Raya. 
• Ketua PP Ipmil Luwu, Yandi, menilai pertemuan hanya normatif tanpa solusi konkret terkait pemekaran Provinsi Luwu Raya dan Kabupaten Luwu Tengah. 
• Gubernur menegaskan kewenangan pemekaran ada di pemerintah pusat, sementara mahasiswa berharap komitmen pengawalan dari provinsi.

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Mahasiswa ikut dalam pertemuan Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Andi Sudirman Sulaiman bersama 4 kepala daerah se-Luwu Raya.

Ikatan Pelajar Mahasiswa Indonesia Luwu (Ipmil) Raya mendapat kesempatan duduk bersama kepala daerah di Rujab Gubernur Sulsel, Jl Sungai Tangka, Kota Makassar, Sulsel, Kamis (29/1/2026) malam.

Selama lebih 2 jam, pertemuan ini membahas gerakan pemekaran Luwu Raya memanas dua pekan belakangan.

Meski diinisiasi Gubernur Sulsel Andi Sudirman, Ketua PP Ipmil Luwu Yandi mengaku kecewa dengan pertemuan tersebut.

Sebab baginya tidak ada solusi ditawarkan terkait permintaan pemekaran Luwu Raya.

"Kami dari Ipmil Raya merasa pertemuan tadi adalah pertemuan yang gagal, yang hanya sifatnya normatif dan sosialisasi," jelas Yandi yang mengenakan almamater berwarna hijau.

Yandi menilai pertemuan tersebut tidak secara strategis memecahkan masalah pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB).

Baik itu Provinsi Luwu Raya, maupun pembentukan Kabupaten Luwu Tengah.

"Padahal kalau kami dari Ipmil Raya dan masyarakat Ipmil Raya ini, berharap tadi ada sesi diskusi yang betul-betul mengarah pada persoalan pengawalan pemekaran Kabupaten Luwu Tengah," sambungnya.

Baca juga: Sekda Sulsel: Pemekaran Luwu Raya Bisa Jalan Meski Moratorium DOB

Yandi tak menampik adanya moratorium DOB yang saat ini membatasi pemekaran.

Hanya saja bagi Yandi, seharusnya pemerintah provinsi ikut mengawal permintaan pemekaran ke pemerintah pusat.

"Katakan ada moratorium. Tetapi bukan berarti menghalangi perjuangan teman-teman. Itu bisa menjadi komitmennya Pak Gubernur untuk mengawal bersama-sama sampaikan langsung ke Kementerian Dalam Negeri Dan juga Presiden, bahwasannya ada wilayah yang betul-betul ingin mekar karena persoalan untuk dipisahkan dari induknya karena persoalan ketimpangan pembangunan dan sebagainya," kata Yandi.

Hal ini mengecewakan. Sebab Yandi menilai komitmen pengawalan pemekaran ini tidak hadir dalam pertemuan tersebut.

Dalam dua pekan belakangan, aksi unjuk rasa memanas di jalan Trans Sulawesi.

Menyikapi kondisi tersebut, Andi Sudirman memanggil kepala daerah dan perwakilan mahasiswa duduk bersama.

"(Pertemuan ini) terkait masalah ada inisiasi dari teman-teman yang memang sudah lama mereka berjuang terkait pemekaran dan kami cuma sampaikan bahwa memang pada prinsipnya kewenangan itu sudah di pusat," ujar Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman yang mengenakan batik kuning usai pertemuan.

Gubernur Andi Sudirman menyebut seluruh hal berkaitan permintaan pemekaran wilayah merupakan kewenangan pemerintah pusat.

Dirinya mengangkat kembali persoalan moratorium DOB yang belum dicabut.

Namun, Andi Sudirman menyebut pemekaran bisa saja dilaksanakan meski moratorium DOB masih berlaku.

"Saat ini sudah memang ada moratorium dan ada pengecualian khusus untuk yang mengurungkan program strategis nasional seperti yang di Papua itu sudah terjadi, tapi itu memang harus kebijakan pusat," ujar Andi Sudirman.

Pengecualian itu disebut Andi Sudirman, kembali lagi menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Andi Sudirman mengakui kewenangan pemerintah provinsi terbatas dalam urusan pemekaran wilayah.

Sehingga dirinya mendorong perwakilan anggota legislatif dari dapil Luwu Raya yang proaktif memantau situasi moratorium di tingkat pusat.

"Kami sebagai wakil pemerintah pusat tentu hanya bisa melaksanakan apa yang menjadi kebijakan pusat. Jadi teman-teman ini mungkin perwakilan DPR RI  wilayah Luwu Raya itu bisa menjadi apa namanya, perpanjangan tangan untuk bagaimana mengetahui update yang terkini di pusat. Kalau sampai sekarang ini kita ini di daerah hanya menunggu sifatnya karena memang kewenangannya bukan di kita," ujar Andi Sudirman.

Pertemuan ini dihadiri Wali Kota Palopo Naili Trisal, Bupati Luwu Utara Andi Abdullah Rahim, Bupati Luwu Timur Irwan Bachri dan Bupati Luwu Patahuddin.

Hadir juga Wakil Gubernur Sulsel Fatmawati Rusdi dan Sekretaris Daerah (Sekda) Sulsel Jufri Rahman.

Ketua DPRD Sulsel Andi Rachmatika Dewi.

Lalu Pangdam XIV Hasanuddin Mayjen TNI Bangun Wanoko

Serta Kapolda Sulsel Irjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro. (*)

Laporan Wartawan Tribun-Timur.com, Faqih Imtiyaaz