Provinsi Luwu Raya
Ekonom Unhas Ungkap Ancaman dan Tantangan Pembentukan Provinsi Luwu Raya
Dorongan pembentukan Provinsi Luwu Raya berimbas pada demo berhari-hari hingga blokade jalan trans sulawesi.
Penulis: Rudi Salam | Editor: Alfian
Ringkasan Berita:
- Prof Anas Iswanto Anwar, menilai usulan pemekaran provinsi ini salah satunya muncul dari besarnya kontribusi wilayah Luwu Raya terhadap pendapatan daerah Sulawesi Selatan (Sulsel).
- Dorongan pembentukan Provinsi Luwu Raya berimbas pada demo berhari-hari hingga blokade jalan trans sulawesi.
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Usulan pemekaran Provinsi Luwu Raya yang terus disuarakan masyarakat dinilai memiliki dasar ekonomi yang kuat.
Pengamat Ekonomi Universitas Hasanuddin (Unhas), Prof Anas Iswanto Anwar, menilai usulan pemekaran provinsi ini salah satunya muncul dari besarnya kontribusi wilayah Luwu Raya terhadap pendapatan daerah Sulawesi Selatan (Sulsel).
Diketahui, Luwu Raya terdapat tiga kabupaten yakni Luwu, Luwu Timur (Lutim), Luwu Utara (Lutra), serta satu kota, yakni Kota Palopo.
Menurut Prof Anas, berdasarkan data fiskal yang ada, sekitar 40 persen Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sulsel berasal dari wilayah Luwu Raya.
Bahkan, dalam struktur APBD Sulsel, kontribusi dari wilayah tersebut diperkirakan mencapai Rp5 sampai 6 triliun, dari total APBD sekitar Rp10 triliun.
“Artinya, hampir setengah dari APBD Sulawesi Selatan ditopang oleh Luwu Raya. Kalau hanya dilihat dari aspek fiskal, wilayah ini sebenarnya sudah cukup mandiri secara ekonomi,” kata Prof Anas, kepada Tribun-Timur.com, di Makassar, Selasa (27/1/2026).
Baca juga: 5 Hari Terjebak di Jalan Trans Sulawesi Imbas Demo Luwu Raya, Pengendara Mulai Frustasi
Prof Anas menilai, data tersebut menjadi salah satu faktor yang memengaruhi cara pandang masyarakat di Luwu Raya.
Mereka mempertanyakan mengenai keadilan distribusi anggaran.
Hal ini mengingat kontribusi besar yang diberikan wilayah tersebut terhadap keuangan provinsi.
“Data-data ini yang kemudian mengganggu pikiran masyarakat. Ada persepsi bahwa kontribusinya besar, tetapi porsi manfaat yang diterima belum sebanding,” jelasnya.
Namun demikian, Prof Anas juga mengingatkan bahwa jika pemekaran Provinsi Luwu Raya benar-benar terjadi, Sulsel akan menghadapi tantangan ekonomi di awal masa transisi.
Sebab, Sulsel akan kehilangan salah satu penopang utama fiskal provinsi dinilai sebagai ancaman nyata.
“Secara ekonomi, Sulsel bisa tertinggal dibanding provinsi lain di Sulawesi, terutama dalam jangka pendek,” katanya.
Baca juga: Demo Luwu Raya Tak Pengaruhi Lelang Proyek, Pemprov Sulsel Tetap Gas Perbaikan Jalan
Meski begitu, ia menilai ancaman tersebut tidak serta-merta berarti kemunduran permanen.
Menurutnya, pemekaran justru dapat menjadi momentum bagi pemerintah provinsi untuk menata ulang strategi pembangunan dan distribusi pertumbuhan ekonomi.
Selama ini, kata Prof Anas, pertumbuhan ekonomi Sulsel masih didominasi oleh beberapa daerah, seperti Makassar, Bone, dan sebagian wilayah Luwu.
Makassar bahkan mampu menyumbang pertumbuhan ekonomi hingga sekitar 9 persen, jauh di atas rata-rata daerah lain.
“Ketimpangan inilah yang perlu dikelola. Tantangannya adalah bagaimana pertumbuhan ekonomi ini bisa didistribusikan agar daerah lain juga terpacu dan tidak tertinggal,” katanya.(*)
| Setahun Disusun, Naskah Akademik Provinsi Luwu Raya Akhirnya Rampung |
|
|---|
| Ketua Komisi II DPR RI Minta Kajian DOB Luwu Raya Dibuat Lebih Objektif |
|
|---|
| Komisi II DPR RI Kumpul Kepala Daerah Se-Luwu Raya di Rujab Gubernur Sulsel Bahas Pemekaran |
|
|---|
| Pemekaran Luwu Raya, PT Vale Tetap Patuh Aturan dan Jalankan Program Pemberdayaan |
|
|---|
| Dirjen Otda Sebut 370 Draft DOB Menumpuk, Luwu Raya Belum Pasti 2026 |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/makassar/foto/bank/originals/LUWU-RAYA-Ribuan-masyarakat-Luwu-Utara-unjuk.jpg)