Provinsi Luwu Raya
Tutup Jalan Trans Sulawesi, Massa Aksi di Palopo Suarakan Ketimpangan Pembangunan Luwu Raya
Ratusan mahasiswa dan warga Palopo menutup Jalan Trans Sulawesi saat aksi unjuk rasa menuntut pemekaran Luwu Raya.
Penulis: Andi Bunayya Nandini | Editor: Sukmawati Ibrahim
Ringkasan Berita:
- Ratusan mahasiswa dan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Presidium Rakyat Tana Luwu menggelar aksi unjuk rasa di Jalan Trans Sulawesi, Palopo, Sulsel.
- Massa menutup jalan dan membakar ban bekas sebagai bentuk protes ketimpangan pembangunan di Luwu Raya.
- Mereka menuntut pemekaran Kabupaten Luwu Tengah dan pembentukan Provinsi Luwu Raya.
TRIBUN-TIMUR.COM, PALOPO - Ratusan mahasiswa dan masyarakat aksi unjuk rasa di Jalan Trans Sulawesi, Kelurahan Sampoddo, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, Sulawesi Selatan.
Massa tergabung dalam Aliansi Presidium Rakyat Tana Luwu.
Aksi tersebut berlangsung sejak Sabtu malam (24/1/2026).
Dalam aksinya, demonstran membakar ban bekas sebagai bentuk protes dan sempat menutup akses Jalan Trans Sulawesi.
Penutupan jalan menyebabkan kemacetan panjang di sekitar lokasi.
Meski demikian, massa aksi tetap memprioritaskan kendaraan darurat seperti ambulans untuk melintas.
Untuk mengantisipasi kemacetan berkepanjangan, tepat pukul 24.00 Wita, demonstran membuka jalan selama 30 menit sebelum kembali melakukan pemblokiran.
Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan sejumlah tuntutan.
Tuntutan utama adalah pemekaran Kabupaten Luwu Tengah serta pembentukan Provinsi Luwu Raya.
“Kami menuntut agar moratorium daerah otonomi baru segera dicabut,” ujar Jenderal Lapangan Aksi, Ardi Reski, saat berorasi.
Selain itu, demonstran mendesak Gubernur Sulawesi Selatan agar mengeluarkan surat rekomendasi pemekaran Provinsi Luwu Raya.
Massa juga meminta Presiden Prabowo Subianto memberikan status otonomi khusus bagi Provinsi Luwu Raya.
“Kami juga mendesak Pak Prabowo Subianto untuk memberikan otonomi khusus Provinsi Luwu Raya,” lanjut Ardi.
Para demonstran menegaskan aksi tersebut tidak memiliki kepentingan politik maupun kelompok tertentu.
“Ini bukan kepentingan politik, ini adalah kepentingan masyarakat Luwu Raya,” ujar salah seorang demonstran melalui pengeras suara.
| Setahun Disusun, Naskah Akademik Provinsi Luwu Raya Akhirnya Rampung |
|
|---|
| Ketua Komisi II DPR RI Minta Kajian DOB Luwu Raya Dibuat Lebih Objektif |
|
|---|
| Komisi II DPR RI Kumpul Kepala Daerah Se-Luwu Raya di Rujab Gubernur Sulsel Bahas Pemekaran |
|
|---|
| Pemekaran Luwu Raya, PT Vale Tetap Patuh Aturan dan Jalankan Program Pemberdayaan |
|
|---|
| Dirjen Otda Sebut 370 Draft DOB Menumpuk, Luwu Raya Belum Pasti 2026 |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/makassar/foto/bank/originals/2026-25-januari-tutup-jalan.jpg)