Usulkan Pilkada Lewat DPRD, PKB Sulsel Beralasan Ongkos Politik Mahal Kalau Dipilih Rakyat

Ringkasan Berita:

• Pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD dinilai jauh lebih efisien dibandingkan pemilihan langsung rakyat. 
• Penilaian ini didasarkan pada tingginya biaya politik yang harus ditanggung calon kepala daerah dalam sistem Pilkada langsung saat ini.
• Sekretaris DPW PKB Sulsel, Muhammad Haekal, mengungkapkan wacana Pilkada tak langsung bukanlah isu baru di internal PKB. 

TRIBUN TIMUR, MAKASSAR – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sulsel setuju wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD.

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD dinilai jauh lebih efisien dibandingkan pemilihan langsung rakyat. 

Penilaian ini didasarkan pada tingginya biaya politik yang harus ditanggung calon kepala daerah dalam sistem Pilkada langsung saat ini.

Sekretaris DPW PKB Sulsel, Muhammad Haekal, mengungkapkan wacana Pilkada tak langsung bukanlah isu baru di internal PKB. 

Menurutnya, diskursus tersebut telah lama menjadi bahan kajian partai besutan Muhaimin Iskandar.

Terutama berkaitan dengan cost politik (biaya politik) Pilkada langsung yang dinilai sudah tidak rasional.

“Wacana Pilkada tak langsung itu sudah lama jadi bahan diskusi di internal PKB. Waktu itu yang didiskusikan adalah cost politik yang sangat tinggi di Pilkada langsung. Ini salah satu pertimbangan utama kami di PKB,” kata Haekal kepada Tribun Timur, Selasa (30/12/2025).

Haekal menjelaskan, besarnya biaya politik dalam Pilkada langsung kerap berdampak pada perilaku koruptif kepala daerah. 

Baca juga: Gerindra, Golkar, PKB, dan PAN di Sinjai Kompak Dukung Pilkada Lewat DPRD

Ia menilai, sejumlah kasus korupsi yang menjerat kepala daerah tidak terlepas dari upaya menutupi biaya politik yang besar selama proses pemilihan.

“Kalau kita melihat fakta, beberapa kepala daerah yang tertangkap aparat hukum itu sebagian besar karena menutupi cost politik yang tinggi. Ini menjadi masalah serius dalam sistem Pilkada langsung,” jelasnya.

Ia mengingatkan, Pilkada tak langsung pernah diterapkan sebelum akhirnya diubah menjadi pemilihan langsung dengan alasan demokrasi. 

Namun, praktik pemilihan langsung selama bertahun-tahun justru memperlihatkan banyak persoalan serius. 

Biaya politik yang tinggi menjadi salah satu dampak utama dari sistem tersebut.

“Dulu Pilkada tak langsung dianggap tidak demokratis. Tapi setelah pemilihan langsung dijalankan, kesimpulannya biaya pemilihan itu sangat tinggi dan tidak rasional,” ujarnya.