Guru Besar Hukum Unhas Prof Aswanto Soroti Sejumlah Poin Kontroversial KUHAP Baru

Namun, Prof Aswanto mengingatkan adanya pasal yang memungkinkan penundaan penuntutan terhadap korporasi.

“Ini berbahaya. Banyak kasus besar melibatkan korporasi. Jika penuntutan bisa ditunda, risikonya besar,” tegasnya.

Ia juga mengkritik kewenangan penyelidik yang kini dapat menahan, membekukan rekening, hingga menyadap.

“Padahal tahap penyelidikan belum tentu terbukti pidana. Bahkan pembekuan rekening bisa dilakukan tanpa izin pengadilan dalam keadaan terdesak. Ini berpotensi disalahgunakan,” katanya.

Aswanto menyebut pembahasan KUHAP sarat tarik-menarik kepentingan antar lembaga penegak hukum.

 “Ada kepentingan besar yang bertarung di dalam. Maaf, saya sebut saja kepentingan baju coklat, coklat tua, dan coklat muda,” ujarnya.

Meski kritis, ia mengapresiasi aturan wajib pemasangan CCTV dalam pemeriksaan, yang dinilainya dapat meningkatkan transparansi.

“Sering kali terdakwa mencabut pengakuan di persidangan karena mengaku disiksa pada tahap penyelidikan. CCTV bisa meminimalisasi itu,” katanya.

Ia memperkirakan sejumlah pasal KUHAP baru akan diuji di Mahkamah Konstitusi.

 “Saya kira ini akan dibawa ke MK. Terlepas dari kekurangan MK, saya berharap persoalan ini dapat kembali ke jalan yang benar,” tutupnya.(*)