Rp16 Miliar Digelontorkan Pemkab Wajo Bayar Gaji 4000 PPPK Paruh Waktu

TRIBUN-TIMUR.COM, WAJO - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wajo alokasikan Rp16 miliar pembayaran gaji 4.009 Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu tahun 2026.

Kepala Bidang Anggaran dan Perencanaan Pendapatan Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Wajo, Syahmadia menyebut besaran masih proyeksi dan belum ditetapkan.

"Masih dilakukan validasi dan penyesuaian anggaran kemampuan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD)," ujarnya kepada Tribun-Timur.com usai dikonfirmasi melalui telepon Whatsapp, Selasa (21/10/2025)

Gaji PPPK Paruh Waktu disesuaikan dengan akun belanja yang diatur.

"Gaji PPPK paruh waktu tersebar di kegiatan sesuai dengan akun belanja yang sudah diatur. Maka, gajinya disatukan melalui akun belanja berkenaan," jelasnya.

Meski begitu, Pemkab Wajo masih menunggu juknis pemerintah pusat terkait penggajian PPPK Paruh Waktu.

"Petunjuk teknis belum ada, tapi akan tetap dibayarkan sesuai kemampuan daerah," paparnya.

Baca juga: Dana TKD Wajo 2026 Dipotong Rp336 Miliar, Pendidikan dan Kesehatan Paling Terdampak

Selain itu, Pemkab Wajo menganggarkan Rp507 miliar pembayaran gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Untuk gaji ASN dianggarakan kurang lebih Rp507 miliar di tahun 2026. Sedangkan untuk Tambahan Penghasilan Pegawai Rp65 miliar lebih," katanya.

"Besaran tersebut untuk membayar gaji 5.649 PNS dan 1.082 PPPK penuh waktu," sambung Syahmadia.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Wajo, Andi Pallawarukka mengaku dana Transfer ke Daerah (TKD) tidak mengganggu pembayaran gaji PPPK paruh waktu.

"Gaji PPPK paruh waktu aman. Masih sama dengan tahun ini atau tidak ada pengurangan di tahun depan," tegasnya.

"Meskipun di tahun 2026 sudah tidak ada alokasi DAU untuk gaji PPPK, tetapi akan ditutupi dari sumber dana lain yang ada," pungkasnya menambahkan.

Dana Pusat ke Wajo Dipotong Rp336 Miliar

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wajo bakal mengalami pemotongan dana Transfer ke Daerah (TKD) dari Pemerintah Pusat.