Rp500 Miliar Dana Transfer Makassar Dipotong Kemenkeu, Munafri Arifuddin:  Pemkot Siapkan Strategi

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Kota Makassar, salah satu daerah yang terdampak kebijakan pemotongan Dana Transfer dari pemerintah pusat. 

Sekira Rp500 miliar lebih dana transfer Pemkot Makassar yang akan dipotong oleh Kementerian Keuangan. 

Diketahui, alokasi dana transfer Kota Makassar tahun 2025 sebesar Rp2,46 triliun. 

Terdiri dari Rp147,9 miliar dana bagi hasil (DBH) , Rp1,7 triliun dana alokasi umum (DAU), Rp7,2 miliar DAK Fisik, dan Rp523,8 miliar DAK non fisik. 

Jika dikurangi Rp500 miliar, maka alokasi tersisa sekira Rp1,9 trilliun lebih. 

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin menyampaikan, kebijakan itu sangat berpengaruh terhadap kemampuan fiskal daerah. 

Baca juga: Pemerintah Pangkas Rp159 Miliar Dana ke Takalar, Sektor Pendidikan-Kesehatan Berkurang Rp50 M

“Pasti ada pengaruhnya," ucap Munafri Arifuddin. 

Disisi lain, kebijakan itu harus disikapi dengan cerdas.

Pemkot harus menyiapkan strategi menghadapi pemotongan anggaran tersebut. 

Postur APBD harus dilihat dengan jeli untuk menyesuaikan belanja daerah. 

Artinya, pemkot harus menyiapkan strategi menghadapi pengurangan anggaran tersebut. 

"Kalau kita dipangkas sekian, tentu kita harus punya strategi-strategi dan proses dalam menyelesaikan persoalan ini,” ujarnya. 

Program prioritas yang berdampak besar untuk masyarakat sudah pasti tidak akan digangg. 

Kegiatan yang sifatnya tak mendesak akan dipertimbangkan untuk dicoret dalam daftar alokasi belanja. 

Pemkot Makassar akan lebih selektif  menentukan kegiatan yang harus dilakukan.

Disisi lain, Pemkot Makassar harus menggenjot pendapatannya.

Seluruh perangkat daerah pendapatan harus memaksimalkan kinerja agar mampu mengejar target. 

Ia juga menantang Badan usaha milik daerah (BUMD) untuk membuktikan kontribusinya. 

Mereka harus andil dalam mendongkrak pendapatan daerah. 

Kendati begitu, Munafri mengingatkan agar kebijakan pemerintah tidak memberatkan masyarakat. 

Misalnya menaikkan retribusi atau mematok biaya besar kepada masyarakat. 

Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Jufri Rahman sebelumnya menyampaikan, Makassar daerah paling banyak pemotongan dana transfernya di Sulsel. 

Hal itu karena Makassar dinilai punya target pendapatan asli daerah (PAD) yang cukup tinggi.

“Ketika target PAD tinggi, otomatis potret fiskalnya dianggap kuat. Akibatnya, daerah seperti Sulsel dan Riau kena dampak besar. Makassar paling besar, Rp500 miliar hilang dari DAU. Secara total, Sulsel berkurang hampir Rp1 triliun,” ungkap Jufri.

Kendati begitu, Jufri optimistis Pemkot dibawah kepemimpinan Munafri mampu menjaga stabilitasnya.

Kunci utamanya ada pada efisiensi, konsolidasi, dan keberanian memilih program prioritas.

“Wali kota harus cermat memilih program prioritas. Kalau semua dikerjakan sekaligus, anggaran bisa jebol. Insyaallah kalau fokus dan terukur, Makassar tetap bisa survive,” katanya. (*)