Dua Legislator Makassar Beda Pandangan Soal Lokasi Pembangunan PSEL

Ringkasan Berita:

• Dua anggota DPRD Makassar, Hartono dan Nasir Rurung, memiliki pandangan berbeda terkait rencana pembangunan PSEL. 
• Hartono meminta Pemkot Makassar mengkaji ulang lokasi proyek secara matang dan berbasis riset, terutama jika kembali diarahkan ke TPA Antang. 
• Ia menilai kepastian lokasi penting agar tidak mengulang perencanaan dari awal serta mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan.

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR — Dua anggota DPRD Makassar, Hartono dan Nasir Rurung, beda pandangan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PSEL). 

Keduanya berasal Daerah Pilihan (Dapil) IV Kecamatan Manggala dan Panakkukang.

Hartono, meminta Pemkot Makassar meriset kembali rencana pembangunan PSEL di TPA Tamangapa Makassar. 

Agar setiap kebijakan yang diambil berbasis riset dan kajian matang, termasuk penentuan lokasi proyek.

Wacana pembangunan PSEL sebelumnya diarahkan ke Tamalanrea, kemudian bergeser ke kawasan TPA Antang.

"Kalau tiba-tiba kembali ke Antang, itu sama dengan kali nol yang sudah pernah direncanakan," ujarnya.

Baca juga: Survei PPI: 84 Persen Warga Makassar Dukung PSEL, TPA Antang Pilihan Utama

Ia mempertanyakan memungkinkan pembangunan PSEL di TPA Antang.

"Ada enggak ruang yang cukup untuk membangun industrinya?," ujarnya.

Apalagi gunung sampah di Antang justru menjadi ancaman sewaktu-waktu sampah akan longsor.

Hartono juga menyinggung persoalan klasik terkait pembebasan lahan yang dinilai masih menjadi kendala besar jika pembangunan dipaksakan di kawasan TPA.

"Kita tidak soal kalau kemudian mau kembali ke sana, tetapi semua butuh kepastian maunya di mana? Kalau di Tamalanrea di Tamalanrea, kalau di Manggala di Manggala," kata dia.

Untuk mengejar progres pembangunan, pemerintah sebaiknya melanjutkan rencana awal yang sudah berjalan dibanding memulai dari awal di lokasi baru.

Hartono menekankan bahwa pembangunan industri pengolahan sampah tidak hanya soal manfaat, tetapi juga dampak sosial dan lingkungan yang harus diperhitungkan secara serius.

“Karena tempatnya di mana? Orang kan perhitungannya begini, masa kita hanya dapat bau sampahnya kemudian industrinya kita tidak dapat," ujarnya.

Ia pun mendorong Pemerintah Kota Makassar agar memastikan setiap rencana pembangunan memiliki dasar kajian yang kuat, serta dikomunikasikan secara transparan kepada masyarakat guna menghindari penolakan berulang.