BPJS Ketenagakerjaan Dorong Literasi Jamsos Lewat Kolaborasi Untad

TRIBUN-TIMUR.COM - BPJS Ketenagakerjaan dan Universitas Tadulako (Untad) memperkuat sinergi strategis dalam pengembangan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat guna memperluas pemahaman serta implementasi jaminan sosial ketenagakerjaan di lingkungan perguruan tinggi.

Kolaborasi tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Direktur Human Capital dan Umum BPJS Ketenagakerjaan, Harjono Siswanto, dan Rektor Universitas Tadulako, Prof. Amar, di Gedung Universitas Tadulako, Palu, Sulawesi Tengah, Kamis (11/6/2026).

Kerja sama ini menjadi langkah penting dalam menghubungkan dunia pendidikan tinggi dengan sistem perlindungan sosial ketenagakerjaan sekaligus memperkuat pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.

Direktur Human Capital dan Umum BPJS Ketenagakerjaan, Harjono Siswanto, mengatakan perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam mencetak sumber daya manusia yang memahami hak dan perlindungan kerja sebelum memasuki dunia kerja.

“Perguruan tinggi memiliki peran penting dalam mencetak sumber daya manusia yang unggul dan siap memasuki dunia kerja. Karena itu, kami memandang kampus sebagai mitra strategis untuk menanamkan pemahaman mengenai hak dan perlindungan pekerja melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan,” ujarnya.

Menurut Harjono, kerja sama tersebut merupakan tindak lanjut dari Grand Launching Kurikulum Jaminan Sosial (Kurjamsos) yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan pada Agustus 2025.

Universitas Tadulako menjadi salah satu perguruan tinggi yang dinilai memiliki komitmen kuat dalam mendukung implementasi Kurjamsos sebagai bagian dari upaya meningkatkan literasi jaminan sosial di kalangan mahasiswa.

Melalui kemitraan ini, kedua pihak sepakat membuka ruang kolaborasi yang lebih luas dalam pengembangan riset, kajian akademik, studi bersama, hingga penyusunan kurikulum yang berkaitan dengan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Harjono menjelaskan bahwa kerja sama tersebut tidak hanya berfokus pada perlindungan tenaga kerja di lingkungan kampus, tetapi juga diharapkan mampu melahirkan berbagai inovasi dan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat sistem perlindungan sosial di Indonesia.

Ia juga mengapresiasi langkah Universitas Tadulako yang sejak April 2017 telah memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada tenaga kontrak di lingkungan kampus.

Hingga saat ini tercatat sebanyak 353 tenaga kontrak Universitas Tadulako telah terlindungi melalui Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

“Ke depan, kami berharap perlindungan dapat menjangkau seluruh ekosistem kampus, mulai dari dosen, tenaga kependidikan, tenaga pendukung, mahasiswa magang, hingga peserta kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Kampus tidak hanya menjadi pusat keunggulan akademik, tetapi juga menjadi lingkungan yang aman, produktif, dan terlindungi,” katanya.

Harjono menambahkan, kolaborasi tersebut sejalan dengan strategi 3C BPJS Ketenagakerjaan, yakni Coverage melalui perluasan perlindungan, Care melalui layanan yang semakin mudah dan responsif, serta Credibility melalui penguatan riset dan inovasi berbasis pengetahuan.

Sementara itu, Rektor Universitas Tadulako, Prof. Amar, menyambut baik penandatanganan nota kesepahaman tersebut sebagai momentum memperkuat kontribusi perguruan tinggi dalam mendukung pembangunan sistem perlindungan sosial yang inklusif dan berkelanjutan.

“Hari ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat hubungan antara dunia pendidikan dengan lembaga penyelenggara jaminan sosial nasional. Kami berharap MoU ini segera ditindaklanjuti melalui perjanjian kerja sama dan implementasi program yang berdampak langsung bagi masyarakat,” ungkapnya.