‎Ketua RT/RW Makassar Daftar Agen Perisai, Siap Bantu Pekerja Informal Daftar BPJS Ketenagakerjaan

‎TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin bakal meluncurkan program Makassar Berjasa (Berbagi Jaminan Sosial), yang bertujuan memberikan perlindungan jaminan sosial kepada para pekerja informal di Kota Makassar.
‎
‎Program tersebut dilaksanakan bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan.
‎
‎Dalam program ini, Pemerintah Kota Makassar merekrut Agen Penggerak Jaminan Sosial Indonesia (Perisai) yang akan bertugas mendata dan memfasilitasi pendaftaran pekerja informal sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
‎
‎Kelompok yang menjadi sasaran utama antara lain pelaku UMKM, pengemudi ojek online, asisten rumah tangga, hingga berbagai pekerja mandiri lainnya yang belum memiliki perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
‎
‎Setiap RW di Kota Makassar ditargetkan memiliki minimal satu Agen Perisai.
‎
‎Ketua RT dan RW sebagai pemimpin wilayah pun menjadi yang terdepan mendaftarkan diri untuk menjadi agen dalam program tersebut.
‎
‎Ketua RW Pampang 005, Jumriah, mengatakan dirinya saat ini sedang mempersiapkan persyaratan administrasi untuk menjadi Agen Perisai.
‎
‎Menurutnya, salah satu syarat yang sementara diurus adalah pembukaan rekening bank.
‎
‎"Sementara pembuatan rekening bank sebagai salah satu persyaratan," ujarnya kepada Tribun Timur, Rabu (10/6/2026).
‎
‎Sementara itu, Ketua RT di Kelurahan Karuwisi Utara, Syahrir, mengaku telah melengkapi seluruh persyaratan administrasi yang dibutuhkan.
‎
‎Ia mengatakan berkas administrasi tersebut telah diserahkan kepada Wadah Perisai yang menjadi koordinator program di tingkat kecamatan.
‎
‎"Kami tinggal menunggu arahan selanjutnya, sudah siap mendata," katanya.
‎
‎Syahrir mengaku siap menjalankan tugas sebagai Agen Perisai dan membantu pendataan pekerja informal di wilayahnya.
‎
‎Hal senada disampaikan Ketua RW 005 Kelurahan Rappojawa, Junaedi.
‎
‎Ia mengatakan siap menjalankan tugas sebagai Agen Perisai untuk membantu warga mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
‎
‎Meski demikian, Junaedi mengaku masih memiliki pertanyaan terkait dampak kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan terhadap status desil warga penerima bantuan sosial.
‎
‎Menurutnya, hal tersebut perlu diperjelas agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
‎
‎"Kalau kami sih siap. Tapi itu masih jadi pertanyaan kami, jangan sampai di belakang jadi permasalahan dan kembali ke kami," ujarnya.
‎
‎Sementara itu, Ketua RT 002 RW 002 Kelurahan Tabaringan, Jusmiah, mengatakan meski belum melakukan pendataan secara resmi, dirinya telah mulai memetakan warga yang masuk kategori pekerja informal.
‎
‎Ia mengaku siap membantu warga mendapatkan akses perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan.
‎
‎"Ini sudah menjadi tugas kami sebetulnya sebagai RT untuk mendampingi warga, mengawal mereka mendapatkan akses layanan pemerintah," katanya.(*)