Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

DKPP RI Gandeng UMI dan Unhas Perkuat Etika Penyelenggara Pemilu dan Demokrasi

Hadir Ketua DKPP RI Heddy Lugito, anggota DKPP RI Ratna Dewi Pettalolo, Prof J Kristiadi, Muhammad Tio Aliansyah dan Sekretaris DKPP RI

Tayang:
Penulis: Kaswadi Anwar | Editor: Ansar
Tribun-timur.com/Kaswadi Anwar
DKPP MASUK KAMPUS - Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP RI)  berfoto bersama dengan pimpinan Universitas Hasanuddin dan Universitas Muslim Indonesia usai penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) di Baruga Prof  Baharuddin Lopa, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Jl Perintis Kemerdekaan, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Senin (11/5/2026). DKPP, Unhas dan UMI perkuat etika penyelenggara Pemilu. 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP RI) memperkuat penegakan etika penyelenggara pemilihan umum (Pemilu) dengan kerjasama perguruan tinggi.

DKPP menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) Integritas Penyelenggara Pemilu dan Masa Depan Demokrasi di Indonesia dengan Universitas Hasanuddin (Unhas) dan Universitas Muslim Indonesia (UMI).

MoU ini dirangkaikan dengan seminar nasional dilaksanakan di Baruga Prof Baharuddin Lopa, Fakultas Hukum Unhas, Jl Perintis Kemerdekaan KM 10, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Senin (11/5/2026).

Hadir Ketua DKPP RI Heddy Lugito, anggota DKPP RI Ratna Dewi Pettalolo, Prof J Kristiadi, Muhammad Tio Aliansyah dan Sekretaris DKPP RI Syarmadani.

Turut hadir Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan dan Bisnis Unhas Prof Adi Maulana, Wakil Rektor Administrasi, Keuangan, dan Pengembangan Ketenagaan UMI Prof Zakir Sabara H Wata.

Ketua Komisioner Pemilihan Umum Sulawesi Selatan (KPU Sulsel) Hasbullah, Ketua Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Sulsel Mardiana Rusli. 

Dekan Fakultas Hukum Unhas Prof Hamzah Halim, Dekan Fakultas Hukum UMI Prof Rinaldy Bima.

Turut dihadiri, komisioner serta perwakilan KPU dan Bawaslu kabupaten/kota di Sulsel, lembaga pemantau Pemilu serta seratusan mahasiswa Fakultas Hukum Unhas dan Fakultas Hukum UMI.

Ketua DKPP RI Heddy Lugito menyebut, DKPP membutuhkan kerjasama dengan pihak kampus, terutama para cendekiawan di perguruan tinggi, baik di Unhas maupun di UMI.

Unhas salah satu perguruan tinggi terbesar di Indonesia. UMI salah satu perguruan tinggi muslim Islam yang terbesar di Sulsel.

“Jadi dalam rangka penegakan etika penyelenggara pemilu dan dalam rangka memperkuat sistem demokrasi kita, kita perlu bekerja sama dengan perguruan tinggi,” sebutnya saat ditemui Tribun-Timur.com usai membuka kegiatan.

Hal ini, kata dia sangat penting, karena kampus sumber cendekiawan, calon pemimpin-pemimpin masa depan, tempat pembaruan pemikiran dan pembaruan demokrasi dilakukan.

Karena itu, DKPP setiap kali ke daerah selalu menjalin kerja sama dengan pihak kampus.

Sebelum Unhas dan UMI, kerjasama telah dilakukan dengan Universitas Tadulako, Sulawesi Tengah (Sulteng).

Ia melanjutkan, kegiatan ini juga sebagai sosialisasi etika apa itu etika penyelenggara Pemilu, etika bernegara dan integritas penyelenggara Pemilu.

Sumber: Tribun Timur
Halaman 1/3
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved