GERTAK Siap Demo Lima Hari di DPRD dan Polres Jeneponto

TRIBUN-TIMUR.COM, JENEPONTO – Massa Gerakan Rakyat Turatea (GERTAK) kembali menegaskan sikap.

Mereka berencana menggelar aksi lanjutan di Gedung DPRD, Jl Pahlawan, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan hari ini, Selasa (2/9/2025).

Rencana aksi muncul setelah dialog dengan pemerintah daerah dan anggota dewan di Ruang Rapat DPRD Jeneponto tak menemukan titik terang.

Kekecewaan dipicu salah satu tuntutan terkait kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang dinilai memberatkan masyarakat.

Pantauan Tribun, pertemuan alot di ruang rapat paripurna DPRD Jeneponto berakhir panas, Senin (1/9/2025) malam.

Baca juga: 5 Hari TNI dan Satpol PP Jaga Kantor Bupati dan DPRD Wajo

Sekitar pukul 21.20 Wita, koordinator aksi dan jenderal lapangan memilih walk out meninggalkan forum.

Mereka keluar meninggalkan anggota dewan, pimpinan DPRD, serta jajaran pemerintah daerah, termasuk Bupati Jeneponto Paris Yasir dan Wakil Bupati Islam Iskandar.

Salah satu koordinator aksi, Dedi Arisandi, mengaku kecewa karena tak satu pun anggota DPRD mampu menjelaskan alasan kenaikan PBB-P2.

“Terkait PBB ketika kemudian tidak mampu dijabarkan, sehingga kita memilih meninggalkan ruangan saja. Ngapain harus berlarut-larut kalau tidak ada jawaban,” ujar Dedi kepada Tribun-Timur usai keluar dari ruang paripurna.

Ia memastikan massa GERTAK tak akan tinggal diam.

“Inshaa Allah besok kita aksi lagi terkait langkah-langkah apa yang harus kita ambil, mungkin seperti tadi atau bisa jadi agak berbeda,” tegasnya.

Tak hanya soal PBB-P2, sejumlah tuntutan lain juga belum dibahas secara mendalam.

“Kalau tuntutan belum banyak terpenuhi,” tambahnya.

Bupati Jeneponto Paris Yasir menyatakan siap menyambut kedatangan massa GERTAK untuk aksi selanjutnya.

“Saya kira kami akan mengumpulkan energi untuk besok dan melanjutkan pembahasan, seperti yang diharapkan adek-adek mahasiswa,” kata Paris di depan puluhan anggota dewan.

“Ini akan menjadi warna tersendiri dan memberikan masukan bagi pemerintah daerah dan DPRD tanpa mengkambinghitamkan siapa yang salah, tapi bagaimana kita mengakui kesalahan ini dan melakukan perubahan,” tegas Paris.

Turut hadir di ruang rapat paripurna, Dandim 1425 Jeneponto Letkol Inf Abdul Muthalib Tallasa, Wakapolres Jeneponto Kompol Sahabuddin, serta 39 anggota DPRD Jeneponto.

Sebelumnya, ratusan massa tergabung dalam Gerakan Rakyat Turatea Keramat (GERTAK) dijadwalkan menggelar aksi besar-besaran di Kabupaten Jeneponto.

Aksi berlangsung di dua titik, Gedung DPRD dan Mapolres Jeneponto.

Jenderal Lapangan aksi, Robi Sugara, menyebut unjuk rasa akan digelar selama lima hari, Senin-Jumat, 1–5 September 2025.

“Sekitar 500 massa yang akan hadir, titik kumpul di Belokalong, titik aksi ada di Polres Jeneponto dan DPRD Jeneponto,” ujar Robi kepada Tribun-Timur.com via telepon, Minggu (31/8/2025).

Aksi membawa sejumlah tuntutan besar, salah satunya mendesak DPR dibubarkan.

“Tuntutannya kan memang bubarkan DPR dan masuk juga pertanggungjawaban terkait ojol yang tabrak barracuda dan meninggal di Jakarta, kita akan pertanyakan di Polres,” tegas Robi.

Selain itu, massa menyoroti kenaikan PBB-P2 di Jeneponto yang disebut melonjak hingga 400 persen.

“Kami juga ingin pertanyakan di DPRD terkait pengkajiannya dan kalkulasinya kenapa bisa naik 400 persen di Jeneponto,” jelasnya.

Robi menambahkan pihaknya telah melayangkan surat pemberitahuan resmi kepada Polres Jeneponto terkait pengajuan aksi.

“Kami sudah menyurat di Polres Jeneponto untuk pengajuan aksi,” pungkasnya.

Kasat Intel Polres Jeneponto Iptu Suframono membenarkan surat pemberitahuan aksi GERTAK.

“Siap (betul),” ujarnya melalui pesan WhatsApp.

Aksi ini berlangsung lima hari berturut-turut dengan eskalasi massa yang diperkirakan berubah-ubah jumlahnya.(*)

Laporan Jurnalis Tribun-Timur.com, Muh Agung Putra Pratama