Hotel Mulai Jual Paket Tahun Baru

Kebijakan efisiensi belanja pemerintah pusat membuat sejumlah instansi menekan aktivitas di hotel.

Pada Januari 2025, Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

Kebijakan tersebut berdampak terhadap tingkat hunian hotel, termasuk di Makassar.

Ketua Indonesian Hotel General Manager Association (IHGMA) Sulsel, Zulkifli Nur, mencatat rerata okupansi hotel di Makassar selama 2025 hanya sekira 30 persen.

Angka itu turun hingga 40 persen dibandingkan tahun 2024. “Wajar kalau hotel sekarang curi start jual paket tahun baru. Mereka ingin lebih cepat membaca arah pasar,” ujarnya.

Sementara pengamat ekonomi Unismuh Makassar Sutardjo Tui, menilai bisnis perhotelan berpotensi bergairah di 2026.

Sutardjo melihat sudah banyak instansi dan kegiatan masyarakat mulai menggunakan fasilitas hotel lagi.

“Pemerintah sekarang harus menciptakan event-event menarik agar wisatawan dan peserta kegiatan datang ke Makassar,” kata Sutardjo.

Baca juga: Okupansi Hotel Lesu, Wisatawan Meningkat

Tingkat Hunian

Okupansi atau tingkat hunian hotel di Sulsel anjlok sepanjang 2025. Dipengaruhi kebijakan efisiensi anggaran pemerintah yang berdampak pada berkurangnya aktivitas instansi di hotel.

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sulsel, Anggiat Sinaga, mengatakan tingkat hunian tahun ini turun sekira 25 sampai 30 persen dibandingkan 2024.

“Pada 2024 tingkat hunian hotel di Makassar masih di angka 60 sampai 65 persen. Tahun ini kita sudah bersyukur kalau bisa mencapai rata-rata 40 sampai 45 persen,” ujarnya, Minggu (26/10/2025).

Akhir tahun biasanya tingkat hunian hotel meningkat karena banyak kegiatan pemerintah. Namun, hingga akhir 2025, pergerakan tersebut belum terlihat.

“Justru saat ini tidak ada pergerakan membuat tingkat huni terbang tinggi. Ini bukti konkret dampak dari efisiensi anggaran pemerintah,” tegas CEO Phinisi Hospitality Indonesia (PHI) itu.

Anggiat mengaku belum melihat tanda-tanda perbaikan okupansi pada 2026.