TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Kepala Dinas Komunikasi dan Infromatika (Diskominfo) Kota Makassar Muhammad Roem memperkenalkan Lontara+ di ajang Digital Transformation Indonesia Conference & Expo (DTI-CX) 2025.

Event ini digelar Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Jakarta Convention Center (JCC) Jl Gatot Subroto, Jakarta, (6-7/8/2025). 

Roem bersanding dengan beberapa narasumber lainnya seperti Direktur Pengembangan Ekosistem Digital Otorita IKN Tonny Agus Setiono. 

Serta beberapa perwakilan Pemkot di Indonesia, Wali Kota Surakarta Respati Achmad Ardianto, Kepala Bappeda Kota Medan Benny Iskandar, dan Sekretaris Dinas Kominfo Surabaya Imam Mahmud. 

Forum ini merupakan ajang kolaborasi antara pemerintah, sektor industri, dan penyedia solusi teknologi untuk mempercepat transformasi digital di Indonesia.

Beberapa agenda mewarnai event ini, mulai dari pameran, seminar, lokakarya, forum bisnis, hingga bussiness matching.

Khusus lokakarya, APEKSI menyelenggarakan lokakarya dengan tema Penguatan Peran Kota di Era Digital. 

Muhammad Roem menjadi narasumber dengan materi Integrasi Layanan Publik Berbasis Digital.

Baca juga: Lontara+ Gantikan Super App, Hadirkan Layanan Publik Terintegrasi di Makassar

Kata Roem, transformasi digital di tingkat pemerintah kota bukan sekedar teknologi, tapi tentang menghadirkan 
layanan publik yang cepat, transparan dan merata untuk semua warga. 

"Jika digitaliasi dilakukan tanpa koordinasi kuat antar lembaga, tanpa dukungan pendanaan jelas dan tanpa peran aktif pemerintah kota, akan menimbulkan ketimpangan dan tumpang tindih sistem di berbagai wilayah," ucapnya. 

Karenanya, perlu pendekatan ekosistem yang tak hanya berbicara soal aplikasi atau infrastruktur digital, tetapi juga membangun tata kelola kelembagaan yang responsif terhadap perubahan. 

Termasuk reformasi anggaran agar inovasi digital bisa tumbuh, design layanan publik yang berbasis data dan kebutuhan warga, serta memperkuat kapasitas dan kemandirian kota sebagai motor utamadalam transformasi digital nasional.

Roem menyampaikan, Pemkot Makassar telah melahirkan ekosistem digital bernama Lontara+.

Lontara+ menjadi pusat data untuk satu kota, seluruh layanan publik ada dalam satu aplikasi yang terintegrasi. 

Mulai dari administrasi kependudukan berupa KTP, KK dan Akta, Layanan Kesehatan, pendidikan, pengaduan publik, bantuan sosial, pajak dan retribusi, perizinan usaha dan legalitas produk untuk para pengusaha. 

Lalu ada transportasi lalu lintas, kebencanaan dan darurat informasi, lowongan kerja dan pelatihan sertifikasi serta tiketing untuk stadion. 

itu semua ada dalam Super Apps yang akan diakses secara efisien guna mewujudkan Makassar yang lebih unggul, inklusif, aman dan berkelanjutan. 

"Lontara+ baru saja kami launching di Makassar, hadirnya inovasi ini memperkuat peran pemerintah kota dalam transformasi digital," katanya. 

Layanan Publik Lebih Cepat 

Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mengatakan, Lontara+ hadir untuk memudahkan masyarakat.

Aplikasi ini bisa diakses dengan cepat, untuk layanan pemerintahan, informasi kota, hingga fitur harian favorit. 

Beberapa fitur yang bisa digunakan adalah layanan aduan masyarakat, info telemedicine, pelayanan publik dan informasi Kota Makassar.

Munafri mengajak masyarakat, komunitas, dunia usaha, akademisi, hingga aparatur pemerintah untuk bersama-sama mendukung implementasi Lontara+. 

Menjadikan Lontara+ sebagai tonggak penting menuju Makassar yang bukan hanya cerdas secara teknologi, tetapi juga adil dalam melayani. 

"Kita ingin sistem yang tidak hanya melayani, tetapi juga memanusiakan, yang tidak hanya efisien, tetapi juga mengakar, dan yang tidak hanya modern, tetapi juga dipercaya," tegasnya.

Orang nomor satu Kota Makassar ini menjelaskan, penamaan "Lontara+", dipilih melalui ajang kreatif EPSTA atau acara yang melibatkan anak-anak muda Makassar. 

Nama lontara sarat akan nilai budaya lokal, terinspirasi dari aksara Lontara, warisan budaya Bugis-Makassar yang digunakan sejak abad ke-14 hingga ke-20.

"Nama aplikasi Lontara plus, bukan sekadar aksara, tetapi juga naskah yang merekam sejarah dan identitas Sulawesi Selatan. Dengan Lontara+, kita ingin membawa nilai lokal ke dalam ekosistem digital modern," ujarnya.

Munafri menegaskan, Lontara+ menjadi jawaban atas persoalan tumpang tindih aplikasi di berbagai SKPD.

Semua layanan, mulai dari informasi publik, pengaduan warga, pajak daerah, hingga akses program pemerintah, akan disatukan dalam satu platform.

"Selama ini SKPD memiliki aplikasi sendiri-sendiri. Lontara+ menyatukannya dalam satu genggaman, dengan fitur yang bisa terus berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat," jelasnya.

Selain integrasi, Lontara+ diklaim mampu menghadirkan data dan fakta secara real-time, memungkinkan Pemkot mengambil keputusan berbasis informasi terkini.

Tak hanya sekadar teknologi, Pemkot Makassar menargetkan Lontara+ menjadi gerakan sosial untuk meningkatkan kesadaran digital masyarakat.

"Kami tahu mengubah kebiasaan tidak mudah. Tapi kalau tidak mulai, kita tidak akan pernah maju. Setahun ke depan kami fokus pada sosialisasi agar semua warga terbiasa menggunakan aplikasi ini," kata Appi.

Ia menegaskan Lontara+ masih dalam tahap awal. Penyempurnaan akan terus dilakukan dengan melibatkan masukan dari masyarakat, media, dan mitra kolaborasi lainnya. (*)